Infoasatu.com, Jakarta – Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi di sektor pendidikan, pemerintah meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru. Kebijakan ini tidak hanya menjadi hadiah Lebaran bagi para guru, tetapi juga simbol komitmen pemerintah terhadap efisiensi dan akuntabilitas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa sebanyak 1.869.766 guru, baik ASN maupun honorer, akan menerima tunjangan langsung ke rekening masing-masing. Langkah ini menghapus mekanisme lama yang sering kali memperlambat proses pencairan dana.
Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam peluncuran kebijakan ini, menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.
“Birokrasi harus cepat, efisien, dan tepat agar tidak ada pungutan-pungutan. Jangan bikin rakyat susah,” ujar Presiden, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tunjangan yang diterima secara langsung, diharapkan para guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yakni mencetak generasi unggul yang akan membawa bangsa menuju kemakmuran.
Langkah ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Sebuah langkah kecil dengan dampak besar bagi masa depan bangsa. (**)
