38 Komunitas Menara Tallo Ancam Polisikan Penyebar Video Fitnah Plt Lurah Rappokalling

Infoasatu.com, Makassar – Sebanyak 38 Komunitas masyarakat yang tergabung dalam Menara Tallo se-kecamatan Tallo mengancam melaporkan ke polisi ulah sekelompok oknum yang menyeruduk Kantor Lurah Rappokalling, kemarin Rabu, (15/9/2021).

Perbuatan meproduksi serta memviralkan video unjuk rasa tersebut dianggap menyebar fitnah dan telah mencemarkan nama baik Plt Lurah Rappokalling Muhammad Hatta.

Salah satu perwakilan Komunitas Rais A. Tenrianka menyampaikan memberi waktu 2 kali 24 jam kepada pelaku unjuk rasa (Golok) agar menklarifikasi penyebaran video fitnah itu dan segera minta maaf.

“Jika tidak maka kami sepakat akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dari video yang beredar serta saksi-saksi di lapangan sudah sangat kuat untuk menjadi bukti untuk kami laporkan ke pihak berwajib,” jelas pria yang juga berprofesi sebagai advokat saat di temui di Warkop Asnur, Kamis, (16/09/2021).

Hal senada juga disampaikan Rusdi dari komunitas Die Hard Tallo. Dia menganggap apa yang diutarakan Golok saat melakukan aksi menyegel kantor lurah sangat tendensius.

“Tidak jelas apa yang menjadi keluhan pendemo ini, dia sebut soal pelayanan lurah, tapi tidak bisa juga menjelaskan pelayanan apa yang dimaksud. Malah yang kami dengar justru karena kebertan soal isu resetting RT/RW. Sampai menyinggung soal tanda tangan lurah yang katanya kenapa mesti lurah saja yang bisa tandatangan. Kalau bukan lurah lantas siapa?” Ungkapnya.

Malah kata Rusdi justru pendemo inilah yang menghambat pelayanan di kantor lurah lantas menyengel pintu kantor dengan membentangkan spanduk lalu meneriakkan kata-kata kepada warga yang ingin ke keluraha bahwa hari itu tidak ada pelayanan.

Atas perbuatan itu, mayoritas warga yang tergabung dalam 38 komunitas se-kecamatan Tallo ini pun melayangkan somasi kepada Golok dan rekan-rekannya untuk segera meminta maaf sebelum dibawa ke jalur hukum.

Menanggapi hal tersebut, Plt Lurah Rappokalling Muhammad Hatta juga membantah tuduhan tidak adanya pelayanan di kelurahannya.

“Awalnya yang disampaikan ke saya itu soal penolakan isu resetting RT/ RW. Maka saya jelaskan agar saudara Golok bersabar dan menyerahkan hal itu ke pihak yang berkompeten. Anehnya saat demo justru yang disinggung soal pelayanan,” ungkapnya.

Hatta mengaku justru sangat memperhatikan pelayanan masyarakat. Bahkan kata dia jika ada pelayanan yang sifatnya emergensi seperti kematian juga sudah disampaikan ke staf kelurahan untuk ditangani langsung dengan cukup memberitahukannya secara lisan. (*)