Peristiwa

796 Pegawai Honorer Damkar-Satpol PP Pangkep Menjerit 6 Bulan Belum Gajian

Infoasatu.com,Makassar–Sebanyak 796 honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satpol PP Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan gajinya belum terbayarkan selama 6 bulan. Mereka mengaku terakhir gajian pada Agustus 2022 lalu.
“Terakhir kami gajian itu (Damkar) bulan Agustus 2022 lalu, jadi ya sudah 6 bulan hingga saat ini totalnya,” ungkap salah satu honorer Damkar Pangkep inisial MA kepada detikSulsel, Kamis (16/3/2023).

MA merincikan, jumlah gaji yang biasanya dia terima antara Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu perbulan. Gaji tersebut sebenarnya sudah jauh berkurang dari tahun awal dia bekerja yang mendapatkan upah hingga Rp 2 juta.

“Gaji Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu itu bagi kami sangat berarti setiap bulannya. Walaupun itu juga sudah jauh berkurang sebab bupati sebelumnya saya dapat sampai Rp 2 juta,” keluhnya.

MA menjelaskan, bukan hanya dirinya yang gajinya tak terbayarkan. Dia menyebut ada ratusan honorer yang juga mengalami hal yang sama dengan dirinya di Damkar dan Satpol PP.

“Damkar dan Satpol PP itu satu instansi sekarang. Jadi di Damkar ada 468 orang dan 328 di Satpol PP,” rincinya.
Selama hampir 7 tahun sebagai honorer di Damkar Pangkep, dia mengaku baru kali ini pembayaran gaji menunggak sampai 6 bulan. Sebelumnya hanya paling lama 2 bulan saja.

“Kalau tahun lalu misalnya paling menunggak 2 bulan. Itu pun karena awal tahun bulan Januari-Februari saja kemudian setelahnya terbayarkan,” jelasnya.

Dia pun mengaku sedih melihat kondisi ini lantaran tidak sedikit honorer mengandalkan kehidupan sehari-hari dari gaji. Sehingga dengan tak terbayarkannya gaji itu membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Ada yang masih pergi kerja ada juga yang jarangmi masuk, ya mungkin cari kerja sampingan dulu tutupi gaji,” jelasnya.ban.

Baca Juga :  Truk di Jaksel Tabrak Pohon Hingga Tumbang dan Timpa Pengendara Motor

detikSulsel berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Damkar dan Satpol PP Pangkep Muhammad Idris dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep Asri. Namun keduanya belum memberikan tanggapan.

Facebook Comments