Penonaktifan Camat Terkait Fee 30 Persen Mengusik Anggota DPRD Pendukung Appi-Cicu, Ada Apa?
Infoasatu.com, Makassar – Upaya wali kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mewujudkan pemerintahan transparan dan bebas korupsi bukanlah isapan jempol semata.
Demi mencari titik terang sekaitan adanya isu fee 30 persen yang terus bergulir semakin membuahkan hasil. Camat-camat yang terindikasi terlibat dalam hal tersebut dinonaktifkan dari jabatannya, diganti Sekretaris Camat sebagai pelaksana tugas.
BACA JUGA:
- Bola Panas Fee 30 Persen Menggelinding ke DPRD, Besok Sejumlah Legislator Diperiksa Polda
- Danny Pomanto Lantik 4 Pejabat Eselon III Pemkot Makassar
Dengan harapan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan Camat yang bersangkutan dengan mudah. Sementara tugas-tugas yang diemban camat juga bisa berjalan efektif dan tidak saling mengganggu.
Namun, hal mencengangkan justru terjadi akibat beberapa legislator pendukung Paslon Wali Kota Appi-Cicu seperti terusik dengan hal ini.
Akhirnya 10 legislator pendukung Appi-Cicu ini kemudian berkolaborasi mengusulkan mosi tak percaya kepada wali kota Makassar.
Salah satunya dari fraksi Golkar, Syamsuddin Kadir (SK) yang menganggap tindakan Danny Pomanto tersebut sebagai tsunami pemerintahan.
“Ini tsunami pemerintahan, tiba tiba menganti sekaligus 15 camat se Kota Makassar, ada apa ?,” ujarnya, saat dikonfirmasi di DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani beberapa waktu lalu.
Tak hanya (SK), diketahui, saat ini 10 Anggota DPRD Kota Makassar yang menjadi pendukung Appi-Cicu telah menandatangani pengajuaan hak interpelasi diantaranya, Rahman Pina (Golkar ), Fasruddin R (PPP), H M Said (PBB), Kamaruddin Olle (NasDem), Irwan Djaffar (NasDem), Arifin (PKPI), sangkala sadiko (PAN) dan Jufri Pabe (Hanura).
Sementara itu, Hamka salah satu warga kecamatan Bontoala menilai sikap anggota DPRD Makassar ini penuh intrik politik dan terkesan menutupi sesuatu.
“Beberapa hari ini, akar persoalan sekaitan fee 30 persen yang melibatkan camat-camat mulai ada titik terang. Beberapa camat terperiksa dinonaktifkan dari tugasnya sementara, dan itu sudah tepat agar pemerintahan berjalan efektif. Yang aneh justru para pendukung Appi di DPRD sana kok kelihatannya, panik, ketakutan, dan cenderung sangat terusik?” ungkap Hamka.
Dari analisa Hamka, mengatakan ada dua kemungkinan kenapa sikap DPRD seperti itu. Pertama karena patut diduga terkait pemberitaan dugaan adanya aliran dana ke oknum DPRD setelah pihak penyidik Polda memeriksa para camat terkait.
“Kedua bisa saja pencopotan camat sangat merugikan upaya politik Appi-Cicu. Entahlah, tapi kan seperti kita tahu bersama, beberapa camat memang kerap melakukan pertemuan dengan Aksa Mahmud, mertua dari Cawalkot Munafri Arifuddin (Appi), Wallahu a’lam,” kuncinya. (*)
