Puncak HUT Anak Nasional Tingkat Sulsel, Pemkot Makassar Terima Penghargaan
Infoasatu.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih penghargaan dalam event HUT Anak Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/8/2020). Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani di saksikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Petahana I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini di berikan kepada daerah juga perseorangan serta kelompok yang telah memberikan sumbangsihnya akan perlindungan anak Indonesia. Pemerintah Kota Makassar pada kesempatan ini berhasil meraih penghargaan sebagai daerah yang berkomitmen pada pengembangan dan replikasi pencegahan bullying di sekolah.
Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin usai menghadiri acara tersebut mengungkapkan apresiasi yang di berikan ini menjadi cambukan juga evaluasi daerah dalam menangani kasus anak di tanah Makassar.
“Alhamdulillah Pemerintah Kota Makassar berhasil mendapatkan anugerah ini. Kita patut syukuri namun juga ini sebagai cambukan agar kita dapat lebih jeli lagi memantau keadaan anak di kota ini. Masih ada pekerjaan yang harus kita benahi bersama demi mewujudkan anak cerdas berkualitas”ungkapnya.
Peringatan hari anak nasional di peringati setiap tanggal 23 Juli lalu kembali di lanjutkan di masing-masing provinsi. Di tahun 2020 peringatannya tidak semeriah tahun sebelumnya. Virus covid-19 membuat adanya keterbatasan ruang namun bukan berarti mematikan kreatifitas anak bangsa. Hal inipun juga di utarakan Menteri PPPA RI Petahana I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
“Meski bangsa Indonesia saat ini sedang terkena wabah tapi semangat anak-anak penerus bangsa tetap membara. Ini tugas kita semua bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa yang bukan hanya cerdas namun harus sehat jiwanya, sehat mentalnya”, tegasnya.
Sesuai dengan tema yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju di harapkan semua kepala daerah mampu memberikan ruang yang layak bagi anak-anak. Tiap anak Indonesia berhak melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang di tanah Pertiwi.(*)
