Kemenag

Pantau SBSN Kemenag Sulsel, Komisi VIII DPR RI Harap Ada Peningkatan Layanan Umat

Infoasatu.com, Makassar – Memasuki Awal Februari 2022, Kanwil Kemenag Prov. Sulsel mendapatkan berkah dengan adanya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan KUA, Pelayanan Haji Umrah Terpadu dan Madrasah Melalui Pembiayaan (Surat Berharga Syariah Negara) SBSN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Khaeroni saat memulai Sambutan dan laporannya di Hadapan 14 Anggota Tim dari Komisi VIII DPR RI di Aula MAN 3 Makassar (Kamis, 10 Februari 2022)

Dalam Laporannya, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, H. Khaeroni menyebutkan, Kemenag Sulsel saat ini konsen dalam membangun upaya Peningkatan Layanan bagi umat melalui Program Revitalisasi KUA dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta pembangunan pendidikan Agama dan Keagamaan.

“Hal tersebut Tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang bersumber dari anggaran melalui Pembiayaan SBSN, akan tetapi kita juga harus berpikir kreatif dan Inovatif, untuk mencari formula lain yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dalam membantu perkembangan Madrasah kita misalnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja, tanpa harus terus berharap dari Bantuan Negara seperti SBSN,” ungkapnya

Terkait Pelayanan Haji dan Umrah di Sulsel, Kemenag Sulsel telah membuat lompatan beberapa tahun yang lalu dengan memProgramkan Manasik Haji sepanjang Tahun yang melibatkan seluruh stake holder Kemenag di level paling bawah dalam melakukan pendampingan Manasik kepada para calon jemaah haji kita guna mewujudkan kemandirian Jemaah Haji, dan Program ini merupakan ide orosinil dari Kemenag Sulsel yang sekarang menjadi program nasional bagi Ditjen PHU, utamanya dalam hal Pengetahuan Dasar Perhajian, terlebih Jemaah Haji Sulsel saat ini sudah mencapai Angka 237.571 Orang, dengan Kuota Pertahun yang hanya 7.145, maka wajar jika Prov. Sulsel merupakan Propinsi dengan Daftar Tunggu terlama yakni rata rata 31 Tahun, Bila diurai Kabupaten yang terpendek masa tunggunya adalah Kab. Luwu yakni 20 Tahun, dan yang terlama adalah Kab. Bantaeng yaitu 44 Tahun, Tambah Khaeroni

Baca Juga :  Menag Imbau Umat Doakan dan Gelar Salat Gaib untuk Awak Nanggala 402

Menanggapi Kakanwil Kemenag Sulsel, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan untuk memantau dan mengetahui pelayanan Kemenag khususnya di Sulsel, mengingat Covid-19 sudah memasuki tahun ketiga maka tentu banyak perubahan dinamika dalam pelaksanaannya.

“Kami memahami usaha Jajaran Kemenag Sulsel, yang menjadi front desk seperti KUA yang saat ini menghadapi banyak kesulitan. Utamanya ketika masyarakat bertanya Soal Jadi Tidaknya Pelaksanaan Haji Tahun ini, ” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI asal Jawa Barat ini.

Diah Pitaloka melihat Kanwil Sulsel konsen terhadap pendidikan. Madrasah banyak mendapat bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ada banyak pengembangan dilakukan, perlu diperhatikan fisik dan sumber daya manusia.

Menyinggung Soal Haji, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa Pelayanan haji Indonesia di Saudi Arabia sudah sangat meningkat ditambah Pandemi yang sudah memasuki tahun ketiga, sehingga daftar antrian jamaah haji juga makin banyak yang tentunya berefek pada daftar tunggu (Waiting list yang semakin panjang dan lama).

Kedepan, kami bersama Kemenag sedang berupaya membahas dengan Saudi mengenai Rencana mengembangkan dan perluasan kapasitas Masjidil Haram itu kan atau juga perluasan, Begitupun dengan Fasilitas Akomodasi utamanya di Arafah dan Mina serta Transportasi Haji. Mari sama sama berdoa semoga Pelaksanaan Haji Tahun ini sudah bisa terwujud lagi, Ucap Diah Pitaloka

“Dengan syarat, Self protection, Bagaimana Jemaah Haji kita bisa saling menjaga dan membantu utamanya ketika misalnya pelaksaan Haji nanti banyak menggunakan aplikasi yang sifatnya digital, maka kualitas calon jemaah, Petugas Haji dan Pendamping harus terus diupgrade.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi semangat Kakanwil dalam memperjuangkan masalah keagamaan di Sulsel, khususnya terkait Peningkatan Mutu dan Sarana Pendidikan Keagamaan Serta peningkatan layanan umat di KUA dan PLHUT, “semoga yang sudah ada saat ini bisa terus diperbaiki dan ditingkatkan, agar umat kita bisa merasa bahagia dan senang berinteraksi dengan Kementerian Agama”, Tutur Diah Pitaloka

Baca Juga :  Bupati, Kakanwil dan Kabid PHU Kemenag Sulsel Luruskan Simpang Siur Pembatalan Haji

Selain Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota DPR-RI seperti H.Samsu Niang dari PDIP, H. Arwan M. Aras T., (PDIP), Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, (Golkar), Muhammad Ali Ridha, (Golkar) Hj. Sri Wulan, (Nasdem), KH. Bukhori, (PKS), H. Muhammad Rizal, (PAN), H. Jefrey Romdonny (Gerindra), dan yang lainnya.

Ikut mendampingi Plt. Sekretaris Dirjen PHU Kemenag RI, H. Subhan Cholid, dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI H. Muhammad Zain.

Sementara itu, Peserta yang hadir dari Jajaran Kemenag Sulsel, diantaranya, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel, Para Kepala Bidang dan Pembimas ,Para Sub Koordinator dan Pejabat Fungsional yang disetarakan, Kasubag TU, Kasi dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Makassar, Kepala Madrasah Negeri Se Kota Makassar, Seluruh Kepala KUA Se Kota Makassar, serta Guru dan Staf MAN 3 Makassar. (*)

Facebook Comments