POLITIK

Jamin Hak Difabel, Bawaslu Sulsel Adakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Infoasatu.com, Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi penguatan pengawasan pemilu bagi penyandang disabilitas, di Hotel Romedo di kota Makassar, Selasa (26/7/2022).

Sosialisasi tersebut, dibuka oleh Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi dan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sulsel Misna Misna M Attas dan Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Selatan Bambang Permadi sebagai narasumber dan 30 orang peserta disabilitas berbagai dengan berbagai difabel.

“Saudara-saudara memiliki hak suara yang sama. Kami sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk menfasilitasi penyaluran hak-hak tersebut,” kata Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi saat sambutan.

Selain untuk memberikan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas dan memberikan akses partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya identifikasi permasalahan bagi penyandang difabel dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saudara-saudara juga boleh ikut terlibat menjadi Pemantau Pemilu. Sebentar juga kita akan tandatangani MoU bersama PPDI Sulsel,” tambah Arumahi.

Dia menyebut, setidaknya ada sebanyak dua juta sekian ratus ribu pemilih yang terdata difabel tersebar di seluruh Indonesia. “Di Sulsel tahun 2019 itu, kalau tidak salah ada dua puluh tujuh ratusan sekian untuk data pemilih difabel,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Wilayah Sulawesi Selatan Bambang Permadi mengungkapkan potensi pemilih dengan difabel sangat besar untuk wilayah Sulsel. “Data yang disebutkan tadi, saya kira itu masih belum menjangkau keseluruhan pemilih dengan difabel. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan bersama-sama terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri juga Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Dr Jalaludin didampingi Kepala Bagian Pengawasan Nur Awan Datu.

Facebook Comments
Baca Juga :  Perbedaan Politik Uang dan Cost Politik Menurut Zulkifli Thahir