Menagih Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Pengelolaan Anggaran Lingkup PDAM Makassar
Infoasatu.com,Makassar--lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kembali menagih kepastian hukum penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).
Di mana kasus tersebut diketahui sejak ditangani pada tahun 2020 kemudian statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan tepatnya pertengahan November 2021, perkembangan kasus tersebut tak pernah terdengar lagi.
“Kasus ini termasuk dalam salah satu kasus mandek dan bahkan tiga tahun ditangani belum juga ada tersangkanya,” ucap Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun kepada Kedai-Berita.com via telepon, Minggu (12/3/2023).
Kadir mengaku heran dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar itu yang menurutnya hingga saat ini tidak mendapatkan kepastian hukum. Padahal, kata dia, perkaranya cukup terang. Selain ditemukan sudah ada dugaan perbuatan melawan hukum dan tentunya didukung alat bukti permulaan yang cukup, juga dasar dari awal kasus ini diselidiki berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Makassar.
“Sebenarnya dari LHP BPK itu sudah sangat mendukung kasus ini terang benderang. Gambaran kerugian negaranya sudah dijelaskan dalam LHP tersebut, jadi aneh saja kalau sampai sekarang belum ada penentuan tersangkanya,” terang Kadir.
Ia berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak memberikan atensi serius terhadap penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar ini, di mana sudah sangat lama ditangani namun belum juga ada kepastian hukum penetapan tersangkanya.
“Saya kira itu harapan kita semua, bagaimana kasus ini bisa menemui kepastian hukum. Tersangkanya segera diumumkan dan proses berkas penuntutannya dipercepat sehingga bisa segera disidangkan. Pertimbangan kita bersama, bagaimana penanganan kasus korupsi ini tidak terlalu membebankan lebih besar anggaran negara karena proses penanganannya yang cukup lama. Kami masih percaya komitmen tinggi Pak Kajati Sulsel yang baru ini dengan pemberantasan korupsi,” ungkap Kadir.
Penyidik Geledah dan Sita Sejumlah Dokumen di Kantor PDAM
Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sebelumnya telah menggeledah Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, tepatnya Kamis 9 Desember 2021.
Kegiatan penggeledahan Kantor PDAM Kota Makassar yang berlangsung sejak pukul 10.00 wita hingga pukul 13.40 wita tersebut, merupakan rangkaian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017- 2018.
Dalam penggeledahan yang difokuskan pada ruangan Mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Makassar itu, tim penyidik tampak mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan barang bukti dugaan korupsi yang sedang ditangani.
“Untuk lebih jelasnya silahkan ke kantor berhubungan dengan bidang Penkum,” kata Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Sulsel yang saat itu dijabat oleh Andi Faik sembari menegaskan jika penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di Kantor PDAM Kota Makassar tersebut merupakan rangkaian dari proses penyidikan.
Selama penyidikan, kata dia, pihaknya telah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Dan siapa-siapa pihak yang patut bertanggungjawab terhadap hal itu, juga sudah bisa diidentifikasi.
“Namun muara dari tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara,” jelas Faik saat itu.
Dia menyebut, untuk penentuan tersangka bakal dilakukan setelah hasil audit kerugian negara dirampungkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Perhitungan kerugian negara masih berproses di sana. Itu dulu yang mesti dipastikan,” jelas Faik saat itu.
Pejabat Hingga Eks Pejabat Teras PDAM Kota Makassar juga Diperiksa Maraton
Sejak kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar ditingkatkan ke tahap penyidikan, Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel gencar memeriksa maraton sejumlah saksi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel yang saat itu dijabat oleh Idil mengatakan, sudah banyak saksi diperiksa dalam tahap penyidikan kasus PDAM Kota Makassar tersebut.
Selain pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar inisial HY, juga ada pemeriksaan kepada inisial AA yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik PDAM Makassar tahun 2015 hingga Agustus 2017 serta inisial Hj. KB yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Teknik PDAM Makassar pada Agustus 2017 hingga September 2019.
Pemeriksaan terhadap inisial AA dan Hj. KB, bertujuan untuk mengorek keterangan sepengetahuannya tentang penggunaan dana PDAM Kota Makassar utamanya dalam hal pembayaran tantiem dan bonus/ jasa produksi tahun 2017 hingga 2019. Termasuk juga kaitannya dengan premi asuransi dwiguna serta premi dana pensiun ganda tahun 2016 hingga 2018.
“Selain itu pemeriksaan terhadap pihak kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PDAM Makassar tahun 2016, 2017 dan 2018 serta Direktur Keuangan 2017 hingga 2019 inisial K juga sudah dilakukan,” ucap Idil saat itu.
Temuan BPK
Diketahui, dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Kota Makassar, ditemukan sejumlah pelanggaran. Sehingga BPK memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) maupun untuk lingkup PDAM Makassar sendiri. Dari lima rekomendasi yang ada, dua diantaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.
Pertama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.
Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.
Atas dua poin rekomendasi BPK itu, dinilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.
Lebih jauh temuan dan rekomendasi BPK tersebut, sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Eka)