Gubernur Sulsel: Kemenag Diharap Ubah Hoax jadi Festival Gagasan
Infoasatu.com, Makassar – Kementerian Agama hari ini, 3 Januari 2019, memperingati Hari Amal Bakti (HAB) yang ke-73. Kementerian yang bermotto Ikhlas Beramal ini dibentuk pada 3 Januari 1946. Peringatan HAB 73 ditandai dengan upacara yang digelar seluruh satuan kerja Kementerian Agama, pusat dan daerah, termasuk Sulsel.
Seremoni Puncak Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke 73 Kementerian Agama Tingkat Prov. Sulsel yang dilaksanakan dalam bentuk Upacara berlangsung Hikmat. Upacara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel ini (Kamis, 3 Januari 2019) dan diikuti oleh Ratusan Aparatur Kemenag dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan H. Nurdin Abdullah yang didampingi oleh Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Anwar Abubakar.
Gubernur yang juga Mantan Bupati Kab. Bantaeng ini didapuk menyematkan Satya Lencana pengabdian 10, 20 dan 30 tahun kepada 105 orang Aparatur Kementerian Agama, termasuk salah satunya Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Anwar Abubakar yang tahun ini menerima satya Lencana Pengabdian 20 tahun dari Presiden RI.
Menteri Agama RI Dalam Sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Sulsel mengatakan bahwa Pembentukan Kementerian Agama merupakan keputusan yang bersejarah dan memberi pengaruh besar sepanjang perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia hingga kini. Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat kian naik peringkat. Agar tetap dan terus terjaga kerukunan hidup antarumat beragama yang kian rekat. Dan pada akhirnya agar kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat.
Walaupun Indonesia secara formal tidak berdasar agama tertentu, tidak menetapkan suatu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi keterlibatan negara dan Pemerintah menyangkut kehidupan keagamaan merupakan hal nyata dan niscaya, sesuai konstitusi negara. “Keberhasilan pembangunan kehidupan beragama sangat menentukan hari depan bangsa,” tuturnya.
Melalui peringatan HAB Kementerian Agama, Indonesia diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Terutama, kata Menag, terkait sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945. “Dalam negara yang berdasar Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama,” tandasnya.
Mengangkat tema “Jaga Kebersamaan Umat”. HAB ke 73 ini Menag mengajak jajarannya untuk senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Dalam Sambutannya juga berharap dengan usia 73 tahun, Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan kontribusi besar terhadap keutuhan toleransi ummat beragama yang terjadi di Indonesia.
“Kita juga sudah ada beberapa daerah di Sulsel patut kita sebut sebagai miniatur toleransi umat beragama. Kita bisa lihat khususnya Toraja,” kata Nurdin Abdullah.
“Karena jujur saja Kementerian Agama ini adalah salah satu kekuatan kita, untuk betul-betul menjaga stabilitas,” sebutnya.
Menghadapi tahun politik, Gubernur Sulsel mengharapkan peran Kementerian Agama harus lebih besar. Utamanya dalam meredam Fitnah dan Hoax di tengah masyarakat. Tetapi dengan pendekatan agama, Insya Allah yang tadinya fitnah dan hoax kita bisa ubah menjadi festival gagasan. Jadi bukan lagi untuk mencederai lawan-lawan, tetapi fokus untuk meyakinkan rakyat dengan ide dan gagasan yang membangun, saya kira itu lebih penting,” Harap Nurdin Abdullah.
Upacara Puncak Peringatan HAB Ke 73 tingkat Propinsi Sulawesi Selatan tahun ini dihadiri oleh Seluruh Pejabat dan Karyawan karyawati Kementerian Agama baik dari Jajaran Kanwil Kemenag Prov. Sulsel, Balai Diklat dan Litbang Keagamaan Makassar serta dari Kemenag Kota Makassar serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenag Sulsel. (wrd)
Dilaporkan oleh :
Mawardy Siradj
Pelaksana Pada Subbag Informasi dan Humas
Kanwil Kemenag Prov. Sulsel
