Wali Kota Makassar Usul Pendataan Program Makan Gratis Berbasis RT/RW
Infoasatu.com,makaassar–Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan membuat panel solar di sekolah, perkantoran, dan puskesmas. Percontohan sudah dipasang di SMPN 6 Makassar.
“Siang dibackup pakai itu, dan kalau malam kita pakai untuk penerangan jalan. Jadi karbon kita menurun, backup listrik kita baik untuk sekolah karena kita punya smartboard,” tutupnya.
Bukan hanya makan bergizi gratis, pada wawancara yang berlangsung secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin, 22 Juli ini juga, Danny ditanyai beberapa poin, yaitu hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.
Saat wawancara, Danny turut didampingi Kepala Inspektorat, A Asma Zulistia Ekayanti; Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda; dan Kepala Dinas Kesehatan, Nursaidah Sirajuddin.
Hadir pula Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Evy Aprialti; Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur. (*)
Infoasatu.com,Makassar–Program makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka mulai diuji coba disejumlah daerah.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto pun mengusulkan, agar program ini bisa tepat sasaran maka pendataan program makan bergizi gratis harus berbasis RT/RW.
Usulan itu disampaikan Danny saat dirinya berkesempatan diwawancarai Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran, belum lama ini.
“Program makan bergizi gratis sangat penting sekali dan harus tepat sasaran. Sehingga saya kira makan siang bergizi ini harus berbasis RT/RW. Intinya di situ, kalau berbasis RT/RW pasti kabupaten/kota yang urusi,” kata Danny dalam wawancaranya.
Baca juga: Danny Pomanto: F8 Bukti Talenta Lokal Setara Seniman Dunia
Dia berpendapat, untuk pendataan program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintah setempat. Otorisasinya menurutnya harus berada di pemerintah kabupaten/kota. “Persoalan data harus otorisasinya pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Program ini juga untuk menghidupkan petani lokal. Tantangan pertanian, permasalahannya ada di nilai tukar petani. Saat panen nilainya turun sehingga membuat petani kecewa.
“Saya melakukan hal yang sama pada skala yang lebih kecil yaitu bank sampah. Saya bikin bank sampah pusat dan semua produk bank sampah saya beli, harganya sekian. Jadi ketahuan,” ucap Danny Pomanto.
“Nah sekarang 52 ribu orang hidup dari bank sampah gara-gara kita menjamin harganya dan kita jemput semua produknya. Jadi intinya di pertanian adalah harga yang harus disepakati awal sehingga dia punya kepastian dan saya yakin dengan begitu maka nilai tukar petani akan jauh meningkat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Danny juga menjelaskan upaya pemerintah kota dalam mewujudkan energi terbarukan, konsepnya green energi.
Di mana pada saat Makassar dilanda kemarau panjang tahun lalu, kesulitan air hingga mati lampu yang berkepanjangan pemerintah kota hadir di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan membuat panel solar di sekolah, perkantoran, dan puskesmas. Percontohan sudah dipasang di SMPN 6 Makassar.
“Siang dibackup pakai itu, dan kalau malam kita pakai untuk penerangan jalan. Jadi karbon kita menurun, backup listrik kita baik untuk sekolah karena kita punya smartboard,” tutupnya.
Bukan hanya makan bergizi gratis, pada wawancara yang berlangsung secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin, 22 Juli ini juga, Danny ditanyai beberapa poin, yaitu hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.
Saat wawancara, Danny turut didampingi Kepala Inspektorat, A Asma Zulistia Ekayanti; Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda; dan Kepala Dinas Kesehatan, Nursaidah Sirajuddin.
Hadir pula Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Evy Aprialti; Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur. (*)