Diibaratkan Preman Kampung Masuk Kota, NA Dianggap Tak Layak Pimpin Sulsel
Infoasatu.com, Makassar – Kepemimpinan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, terus menjadi perbincangan. Salah satunya yang paling hangat diperbincangkan akhir-akhir ini adalah kasus pemecatan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras.
Dalam sistem pemerintahan, pergeseran atau mutasi jabatan sebenarnya adalah hal yang lumrah. Namun, khusus untuk kasus pemecatan Jumras, banyak pihak menilainya sebagai sebuah kejanggalan.
Wartawan senior, Mulawarman mengibaratkan Nurdin Abdullah seperti ‘preman kampung yang masuk kota’. Sifatnya yang tidak mengayomi malah terlihat sangat jumawa ke bawahannya menjadikan ia tidak layak memimpin Sulsel.
Melalui tulisannya, Mulawarman membeberkan bila pemecatan tersebut ada sangkut pautnya dengan Nurdin Abdullah atau biasa disebut NA, yang menjadikan jabatannya sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, pemecatan Kepala Biro Pembangunan Sulsel ini disebabkan karena NA menolak ‘orang dekat’ yang datang ke kantornya untuk meminta ‘jatah’ pembangunan infrastruktur, padahal terkait hal itu sudah ada prosedurnya melalui lelang yang transparan dan saat ini sedang memasuki tahap akhir.
Jika melihat lebih jauh ke belakang, dalam kepemimpinan NA sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng, memang banyak meninggalkan jejak. Ia diketahui sering mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif.
Salah seorang warga Bantaeng, Hamra Nakka, pernah membeberkan berbagai dugaan korupsi dan proyek ‘mangkrak’ di Kabupaten Bantaeng selama 9 tahun NA menjabat sebagai bupati.
Namun yang paling mencolok, adanya dugaan korupsi pada pembangunan RS DR Anwar Makkatutu. Bahkan Kejaksaan Tinggi Sulselbar pernah langsung mengusut adanya dugaan korupsi ini, walau hingga saat ini kasus tersebut terkesan mengendap.
Menanggapi semua itu, Mulawarman mengatakan, ia bisa lolos dari pantauan warga karena skala daerahnya kecil, namun di Sulsel jangan coba-coba berbuat seenaknya.
“Di Sulsel, khususnya Makassar, warganya sudah sangat cerdas dan kalau pun dia mampu mengontrol media massa, media sosial akan ‘mengadilinya’,” kata Mulawarman.
Lanjutnya, ia yakin, kasus-kasus yang mengendap di Bantaeng, suatu saat bakal dibuka kembali. Hanya menunggu waktu.
