Aktivis Soroti Kinerja Camat Sangkarrang Lamban Buntut Serapan Anggaran Rendah

Infoasatu.com,Makassar–Buntut rendahnya serapan anggaran sejumlah OPD di Kota Makassar memantik reaksi sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi, salah satunya di Kecamatan Sangkarrang, serapan anggaran APBD masih terbilang sangat rendah sehingga ikut menjadi perhatian Bappeda.

Salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Senin menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Makassar, tak terkeculi Pemerintah Kecamatan Sangkarrang yang dinilai lamban dalam menjalankan tugasnya. Sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja modal.

“Masa iya, sampai bulan Oktober kemaren secara khusus Kecamatan Sangkarrang dengan pagu anggaran Rp 12,965 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 5,275 miliar atau dengan persentase baru sekitar 40,68%. Ada indikasi, pemeritah kecamatan disana sangat lamban dalam menjalankan tugasnya,”tandasnya.

Dikatakan oleh Mulyadi, bila belanja modal serapannya masih rendah. Maka dimungkinkan SILPA pada Kecamatan Sangkarrang pada tahun ini akan lebih besar. Selain itu, dirinya meminta Camat Sangkarrang bertanggung jawab dan tidak saling lempar alasan atas rendahnya serapan APBD.

“Kan pak wali dari awal tahun sudah sampaikan ke OPD silahkan jalan, jadi semestinya pemerintah Kecamatan Sangkarrang harus responship sehingga serapan APBD tidak tinggal. Nah jangan saling lempar tanggung jawab. Jangan menunggu,” ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, porsi anggaran yang telah diberikan oleh dewan kepada pemerintah Kecamatan Sangkarrang semestinya bisa dimanfaatkan dan berjalan dengan baik, “Nah, jangan sampai nanti muncuk kesan dari dewan sudah berikan anggaran, tapi serapannnya kurang, ada apa dengan Pak Camat,”tuturnya.

Oleh karena itu, Mulyadi mendukung langkah Walikota Makassar segera melakukan evaluasi kepada OPD yang serapan anggarannya masih kurang. “Kami dukung ki pak wali, segera lakukan evaluasi, agar Makassar dua kali tambah baik bisa jalan sampai kebawah, bukan hanya slogan saja,”ungkapnya.

Terpisah Camat Sangkarrang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews baik melalui pesan WhatsApp maupun melalui panggilan telpon tidak memberikan respon dan tanggapan.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman mengungkapkan terdapat pejabat di 11 SKPD lingkup Pemkot Makassar, dalam sorotan usai realisasi APBD yang dikelolanya masih rendah. Kinerja mereka akan dievaluasi hingga terancam dicopot dari jabatannya.

Berdasarkan data dari Bappeda Makassar per tanggal 30 September, serapan APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.

“Jadi headline-nya bukan cuma camat yang kita minta untuk ganti, para SKPD yang berkinerja buruk pun akan pasti kita minta ganti,” kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman baru-baru ini.

Helmy mengatakan 11 SKPD masuk kategori rapor merah realisasi APBD rendah karena serapannya masih di bawah 40%. SKPD yang dimaksud, di antaranya; Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan; Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya, Bagian Perekonomian; serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perumahan dan Kawasan; Dinas Pekerjaan Umum (PU); Dinas Ketahanan Pangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). ( LAPORAN : Anchi Karaeng )