Anggota DPRD dan ASN Tetap Harus Mundur Jika Maju Pilkada

Infoasatu.com, Makassar – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, memasuki tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Banyak pula kandidat bakal calon kepala daerah dari kalangan anggota DPR, DPD RI, DPRD, POLRI, TNI dan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang ingin maju sebagai Bacakada di 2020 nanti.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (UU Pilkada).

Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pengunduran diri anggota legislatif, Polri, TNI dan pejabat ASN saat mendaftar sebagai calon peserta Pilkada.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan hal tersebut. “Sampai saat ini masih menggunakan aturan lama. Belum ada perubahan dimana anggota DPR/DPRD, DPD, POLRI, TNI dan Pejabat ASN harus mundur jika mau maju jadi Cakada,” ucapnya.

Menurut Supratman, sampai saat ini masih menggunakan aturan lama. Kalaupun ada wacana mengarah ke revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tersebut, itu masih wacana.

Sementara itu, di media sosial tersebar informasi bahwa anggota DPR, DPD RI, DPRD, POLRI, TNI dan Pejabat ASN, hanya perlu cuti saat mencalonkan diri ataupun saat terpilih. Namun, rupanya hal tersebut tidak benar atau hoax.

“Belum ada aturan baru, jadi masih menggunakan aturan lama yakni undang-undang No.10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” imbuhnya.