Banjir Makassar 13 Februari 2023 Terparah dalam 40 Tahun Terakhir, Bandingkan Tahun 1981 dan 2022

Infoasatu.com,Makassar–Banjir Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (13/2/2023) akan tercatat sebagai bencana banjir terparah di Kota Makassar dan sekitarnya, dalam 40 tahun terakhir.

Kenapa?

Banjir akhir tahun 2022 dan awal 2021 lalu, banjir hanya menggenangi lima dari 14 kecamatan daratan Makassar.

Namun, bencana hidrometrologi awal tahun 2023 ini, “semua kecamatan kena banjir,” kata Wali Kota Makassar Danny Pomanto, usai meninjau banjir di kawasan Pecinan, Jl Sulawesi, Jl Nusantara, di Kecamatan Wajo, Senin (13/2/2023).

Wali kota berlatar insiyur lansekap Unhas ini menyebut genangan air merata dari level 40 cm hingga 120 cm.

Bahkan di 50 persen kelurahan di empat kecamatan langganan banjir, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Rappocini, ketinggian air bisa mencapai 170 cm hingga 200 cm.

Warga Kecamatan di pusat Kota Tua, Ujungpandang, Wajo, dan Mamajang, yang selama ini bebas banjir, sepanjang 13 jam kemarin, mendadak pasrah.

Sebagian warga menyebut, selain pasang air laut lepas Bulan Purnama, luapan banjir ini juga dipicu tersumbatnya saluran air tua kota, menyusul belum rampungnya proyek sanintasi modern kota.

Banjir dan luapan air laut pesisir timur Selat Makassar, bahkan mengalir masuk ke pelataran lobi Makassar Golden Hotel (MGH), dan lantai satu Hotel Imperial Aryaduta.

Ini tak pernah terjadi sebelumnya.

“Sejak hotel ini dibangun 1984, Tidak pernah air masuk setinggi ini di lobi,” kata Pieter Gozal, pemilik hotel berbintang tertua di kawasan Pantai Losari, Ujungpandang.

Hingga petang kemarin, pihaknya terpaksa mengerahkan tenaga pembersih tambahan untuk menjaga kenyamanan puluhan tamu di lantai atas hotel bibir Losari itu.

Di kecamatan Kepulauan, Sangkarrang dan Ujung Tanah, badai luapan air pasang dan angin kencang juga mengancam pemukiman sekitar 20 ribu warganya.

Tak hanya Makassar, banjir juga dirasakan sekitar 1.3 juta warga di Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep, empat kabupaten di radius 3 hingga 50 km dari ibu kota provinsi.