Bawaslu – PMII Gowa Gagas Sekolah Demokrasi Berbasis Partisipatif

Infoasatu.com, Gowa – Paradigma Bawaslu, mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan pemilu. Hal itu direspon dengan antusias sejumlah OKP dan mahasiswa di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Salah satunya, mereka yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa. Mereka merespon kerjasama pendidikan demokrasi berbasis partisipatif, pembuatan modul dan pelatihan sekolah demokrasi yang diinisiasi Bawaslu Gowa.

Tak butuh waktu lama, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa bersama PMII menandatangani perjanjian kerjasama baru baru ini.

Kedua belah pihak sepakat mendorong program kerjasama dalam bidang pendidikan demokrasi, politik dan kepemiluan sebagai sarana edukasi menghadapi momentum Pemilu serentak di 2024.

Mengenai program tersebut, Komisoner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menyampaikan, pihaknya akan cepat dan tanggap ketika OKP, baik organisasi mahasiswa dan masyarakat berinisiatif mendorong pendidikan politik dan demokrasi.

Baginya, Bawaslu akan membuka ruang, menjalin mitra dalam mendorong program bersama, melakukan pencegahan, pengawasan dan partisipasi semua pihak.

“Bawaslu sangat mengapresiasi, kegiatan yang positif dan membesarkan, ini menjadi modal mahasiswa dan masyarakat, jika membekali diri dengan pendidikan Politik dan Demokrasi,” jelas Saiful, Sabtu (2/7/2022).

Senada dengan itu, Komioner Bawaslu Gowa, Juanto Avol menganggap Organisasi Kepemudaan seperti PMII bisa menjadi mitra yang strategis dalam mengawal demokratisasi di Kabupaten Gowa.

“Kita akan bersinergi dan melakukan ikhtiar pengawasan pemilu dengan lebih baik lagi di tahun 2024,” jelas Juanto Avol yang juga Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Gowa ini.

Avol melanjutkan, Bawaslu selalu terbuka membangun pemikiran konstruktif, melakukan pengawasan bersama. Prinsipnya, Bawaslu harus dikuatkan dari tiga sisi yaitu, pencegahan, pengawasan dan penindakan.

“Bawaslu itu punya keterbatasan, kita harus membuka ruang partisipasi sebagai penguat bersama. Salah satunya yah bikin sekolah, sarana pencegahan dalam wujud pendidikan partisipatif, agar warga cerdas memahami aturan kepemiluan”. Tutupnya. (*)