Beri Kuliah Umum di Unhas, Ketua DPRD Makassar Ajak Mahasiswa Edukasi Masyarakat Tidak Anti Politik
Infoasatu.com, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin Makassar. Tema kuliah umum yang disampaikan “Peran Generasi Milenial dalam Mewujudkan Politik yang Cerdas”, di Kampus Unhas Makassar, Senin (10/10/2022).
Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unhas bekerjasama UKM Prisma, dengan menghadirkan tokoh politik agar Mahasiswa tidak hanya menerima teori, tapi juga mengetahui prakteknya.
Di kesempatan ini, Rudianto Lallo mengajak seluruh Mahasiswa Fisip Unhas turut melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak anti politik. Menurut Rudianto, mahasiswa tak boleh lagi diam atau memilih golongan putih (golput) saat Pemilu, baik legislatif atau Pilkada.
“Masih banyak masyarakat di sekeliling kita anti politik dan apatis. Mereka ini, tidak mau menyalurkan hak suaranya, karena dianggap tidak berpengaruh dalam kehidupannya,” kata Rudianto Lallo.
Oleh karena itu, mahasiswa, kata dia, harus mengedukasi masyarakat yang apolitis itu agar masyarakat juga memiliki sense of crisis, dan menjadi agen of change bersama mahasiswa.
Menurut Rudianto, pada saat Pemilu berlangsung, di situlah hak politik disalurkan, dan rakyat bebas memilih pemimpin yang dipercaya mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Tapi masih banyak kurang memahami, bahwa seluruh aspek dalam bernegara ditentukan melalui politik. Jangan di saat resah, harga bahan bakar minyak dan sembako melambung tinggi baru diprotes, itu sudah terlambat,” ujar Rudianto
Politisi Parta NasDem yang dikenal dengan tagline “Anak Rakyat” itu, menantang seluruh mahasiswa agar tidak hanya hebat dalam memahami terori politik. Menurut Rudianto Lallo, semua terori yang didaptakan di bangku kuliah, tidak ada artinya jika tak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Mahasiswa harus menjadi contoh yang baik, menyalurkan hak pilihnya, dan mengajak semua warga masyarakat untuk memilih pemimpin yang disukai dan dipercayanya,” ujarnya.
Legislator dua periode itu, juga menyimnggung politik uang yang dianggap lazim oleh sebahagian orang. Saat ini, kata Rudianto, masyarakat cenderung memilih orang yang punya uang dibanduingkan yang punya prestasi.
“Ini yang miris, mau jadi Wali Kota, Gubernur, yang di pertanyakan punya uang atau tidak. Bukan di mana pengabdian sebelumnya, apa prestasinya, apa kebijakannya yang menguntungkan rakyat nanti,” katanya.
Mengenai politik uang ini, kata Rudianto, akhirnya yang terjadi proses demokrasi menjadi rusak. Dalam kondisi seperti itu, menurut ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar ini, peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk melakukan pencerahan.
“Untuk mencegah politik uang, mahasiswa harus mengambil peran mencegah dengan cara mengedukasi masyarakat, terutama fenomena maraknya praktik money politik jika ada Pemilu,” ujarnya.
Ketua IKA Unhas Kota Makassar ini, pun menceritakan pengalamannya di setiap Pemilu. Betapa, ungkap Rudianto, sulit meyaklinkan masyarakat untuk menghindari politik uang. Pada Pemilu 2014, Rudianto mengaku tetap terpilih meskipun tak menggunakan cara-cara money politik.
Pada Pemilu 2019, lanjut Rudianto, dirinya pun sulit lagi membendung desakan politik uang. Bahkan, di tengah masyarakat, kata dia, ada prinsip baru yang berlaku, yakni “sibi napacce” yang artinya, nanti ada uang kamu dipilih.
“Ini di 2024 mendatang ‘pacemi punna sibi’ (tidak bisa dipilih kalau cuma uang 100 ribu). Ini sangat membahayakan demokrasi, mahasiswa harus turut mengedukasi masyarakat,” ujar alumni Fakultas Hukum Unhas itu.
Sementara itu, Wakil Dekan Fisip Unhas, Dr Phil Sukri, MSi, mengatakan, untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak boleh berdiri sendiri, harus disertai dengan adanya lembaga penyelenggara Pemilu yang berintegritas.
“Adanya pemilih cerdas tidak lepas dari beintegritasnya lembaga Pemilu. Kalau penyelenggara baik, maka demokrasi yang kita impikan akan aman,jujur dan adil. Money politik hanya bisa ditindaki penyelenggara dan pengawas Pemilu yang berintegritas,” ujarnya.
