Beri Pelayanan KB, Kadis PPKB Makassar Libatkan KODIM 1408/BS

Infoasatu.com, Makassar – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar Zulkifly Nanda beri pelayanan KB ke warga Makassar dengan melibatkan TNI.

Bersama kasdim 1408/BS letkol Arh. Muh. suaib s.pd. M,Tr.(Han) M.Si dan Ketua IBI Kota Makassar, pencanangan Pelayanan KB Kesehatan TNI Manunggal KB Kesehatan di Wilayah KODIM 1408/BS, Makassar, berjalan lancar, Senin (24/6/2019).

Hal ini sebagai tindak lanjut kerjasama TNI dan BKKBN tentang Pelayanan KB Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan dalam rangka kegiatan TMMD ke-105 2019 di wilayah KODIM 1408/BS.

Rencana kegiatan pelayanan TNI Manunggal KB Kesehatan ini menurut Kasdim 1408/BS akan memberi Pelayanan TNI Manunggal KB Kes di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Sementara itu, Kadis PPKB Kota Makassar dalam Sambutannya mengatakan, hal ini demi mewujudkan ketahanan Nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Karena menurut dia semua harus dimulai dari ketahanan keluarga.

Zulkifli mengibaratkan keluarga sebagai negara terkecil dalam suatu kehidupan.

“Mari mengambil contoh dari negara Jepang. Negeri Tirai Bambu itu justru masyarakat yang banyak adalah umur 50 s/d 100 tahun dibandingkan masyarakat yang di bawah 50 tahun,” pungkasnya.

Dengan demikian Jepang mengeluarkan program untuk menciptakan banyaknya populasi penduduk yang lebih muda dari yang ada. Persoalan itu mengganggu stabilitas nasional negara Jepang.

Jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1,4 juta ini sebenarnya yang lebih akurat dikarenakan Dinas PPKB Kota Makassar memiliki 1 penyuluh KB di tiap kelurahan, 1 kader tiap kelurahan, dan 1 kader tiap RW yang ada di Kota Makassar.

Mereka melakukan pendataan door to door sehingga update dari pendataan ini tiap waktu diperbaharui berapa populasi balita, remaja, dan lansia, juga jumlah pasangan usia subur.

“Sekarang ini era bonus demografi, populasi masyarakat yang usianya 15 s/d 50 tahun jauh lebih banyak dari pada populasi masyarakat yang di atas 50 tahun”, kata Zulkifli lagi.

Ketika bisa mempekerjakan masyarakat produktif ini tentu tidak memberikan dampak negatif. Akan tetapi, memberikan dampak ekonomi yang baik.

Kendati demikian, ketika negara kewalahan mempekerjakan masyarakat produktif ini maka menjadi ancaman ketahanan Nasional. (*)