BPN Prabowo-Sandi Minta C1 ke Bawaslu, TKN: Selama Ini Hanya Berbicara Tanpa Data!
Infoasatu.com, Makassar – Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi seringkali melontarkan perkataan yang menantang bahkan menyerang lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. KPU maupun Bawaslu, kerap di serang dengan berbagai tudingan miring.
Namun, kali ini BPN kembali menjadi sorotan, bukan karena kembali memberi pernyataan menyerang, melainkan karena di anggap telah menjilat ludahnya sendiri. BPN mengajukan permohonan resmi pada Bawaslu untuk mendapat salinan formulir C1.
Tindakan BPN ini mengundang kritik, banyak yang menilai BPN tak konsisten antara kata dengan perbuatannya. Usaha BPN meminta C1 dari Bawaslu malah dinilai bentuk pengakuan tidak langsung akan kredibilitas lembaga yang selama ini dikritisi.
Di sisi lain, langkah BPN ini sekaligus dinilai membongkar klaim elektabilitas yang sejak awal mereka bangun. Hal ini dinilai membuktikan bahwa BPN selama ini hanya berbicara tanpa data.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menanggapi santai langkah inkonsisten BPN itu. Fiki Satari, Direktur Konten TKN, mempertanyakan data yang menjadi acuan atas deklarasi kemenangan yang kemarin sudah di gembar-gemborkan.
“Wah kok bisa ya? Ini logikanya di mana? Sudah gembar-gembor deklarasi kemenangan tapi minta data C1 ke Bawaslu. Jadi atas dasar apa kemarin deklarasi kemenangan?” ujar Fiki, Jum’at (26/4/2019).
Menurutnya, klaim bahwa BPN telah memiliki ratusan ribu C1 patut untuk diragukan, apalagi BPN selama ini tidak mau jujur membuka transparansi penghitungan suara versi mereka.
Fiki lalu membandingkan dengan Real Count Room (War Room Direktorat Saksi) milik TKN sebagai pusat penghitungan suara Pemilu 2019, yang berada di lantai dasar Hotel Gran Melia, Jakarta. TKN bahkan mengundang media untuk melihat langsung bagaimana proses penghitungan suara dilakukan di tempat tersebut.
“Kita terbuka dan sudah banyak media yang menengok langsung bagaimana suasana kerjanya,” ungkap Lukman Edy, Wakil Direktur Direktorat Saksi TKN.
Ia menduga pihak Prabowo dan BPN sengaja hanya menghitung dan mengumpulkan data C1 dari TPS-TPS yang mereka menangkan saja. Itu pun dengan jumlah TPS yang sangat minim.
Sedangkan pada daerah dan TPS yang dimenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin, tidak dihitung. Terbukti dari dibukanya beberapa fakta perkembangan Real Count TKN, yang menyebutkan kebohongan klaim kemenangan Prabowo.
“Jelas selection bias tidak fair. Bisa jadi sekarang mereka kesulitan untuk kumpulkan data C1 dari seluruhnya sehingga minta data ke Bawaslu,” tambah Lukman.
Sebelumnya, anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, BPN Prabowo-Sandi telah mengajukan surat resmi permintaan untuk mendapatkan dokumen C1 kepada pihaknya, pada Kamis (25/4/19).
