Infoasatu.com, Makassar – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memberikan usulan untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan (TPFK). BPN juga menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin untuk menyetujui usulan tersebut.
Tantangan tersebut dilontarkan oleh juru bicara BPN, Andre Rosiade, untuk Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto.
“Saya tantang Hasto. Berani nggak Hasto bikin TPF yang isinya TKN, BPN, Bawaslu, KPU, DKPP, lalu ormas, LSM, pakar, pengamat, kalau perlu mahasiswa bikin TPF,” tutur Andre di kantor BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum’at (26/4/19).
Ia lalu mengatakan, Hasto akan menerima tantangan apabila memang meyakini pihaknya tidak berbuat kecurangan.
“Saya tantang Hasto. Anda berani nggak menerima itu? Kita bentuk TPF. Kalau Anda nggak curang pasti berani. Kalau Anda nggak curang tentu Anda nggak takut,” katanya.
Selain TKN Jokowi-Amin, Andre juga menantang KPU dan menyebut bahwa Bawaslu RI telah menyetujui usulan pembentukan tim tersebut.
“Termasuk KPU, kalau Anda nggak curang kenapa takut? Bawaslu aja mau,” tambahnya.
Namun, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, saat ini TPFK tidak diperlukan.
“Nggaklah, saya merasa belum sampai sejauh itu, tidak diperlukan menurut saya,” kata Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jum’at (26/4/19).
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment