Infoasatu.com, Makassar – Kemarin, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengusulkan untuk membongkar makam dan mengautopsi jenazah anggota KPPS yang meninggal dunia setelah pemilu. BPN menilai, ada yang janggal karena banyaknya jumlah petugas yang meninggal. Usulan ini lantas menjadi kontroversi.
“Kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu maka seluruh jenazah yang meninggal misterius karena kami tidak mendengar secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan autopsi. Supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat,” kata anggota BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya, di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jum’at (3/5).
“Karena ini rekor terbesar yang dialami, Pak polisi, petugas KPPS, maupun para saksi, maupun petugas pemilu lainnya ini menjadi keprihatinan kita semua. Jadi kematian hilangnya nyawa jangan dipakai guyonan, menawarkan uang jumlah berapa pun tidak etis,” lanjutnya.
Irma Suryani, Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, menilai usulan itu berlebihan.
“Nggilani! Asbun banget sih,” katanya, Jum’at (3/5).
Sedangkan Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, menilai BPN telah mempolitisi orang yang sudah wafat demi kepentingan sendiri, dan ia menolak usulan tersebut.
“Itu namanya mempolitisasi orang yang sudah meninggal. Sudah lah, kita saja yang masih hidup yang berpolitik, jangan mengajak-ajak orang yang sudah almarhum,” ujarnya, Sabtu (04/05/19).
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment