Cegah Kemiskinan Ekstrim, Begini Upaya Bappeda Makassar
Infoasatu.com,Makassar--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar turut berupaya dalam mencegah kemiskinan ekstrim. Masalah ini dianggap perlu ditangani dengan cepat.
Sejumlah upaya telah diperlihatkan oleh Bappeda Makassar. Salah satunya memfasilitasi Focus Group Discussion di Hotel Gammara, Selasa (18/10/2022).
“Jadi FGD ini merupakan salah satu upaya kami dan berkomitmen mencegah agar kemiskinan ekstrim tidak dirasakan masyakarat,” ungkap Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman,
Dalam FGD itu dibahas mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Juga rencana penyusunan dokumen RPKD kota Makassar tahun 2023-2024.
Kemiskinan ekstrim atau absolute didenifisikan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Termasuk makanan, air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Dalam sambutan Fokus Group Discussion Wali Kota Makassar yang dibacakan Asisten ll Pemkot, Rusmayani Madjid menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi Nomor 4 tahun 2022. Itu tentang mewujudkan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024.
“Kemiskinan ekstrim bukan hanya masalah pendapatan tapi juga terkait dengan ketersediaan jasa salah satu intruksi presiden no. 4 tahun 2022 mewujudkan kemiskinan ekstrim 0% ditahun 2024 itu juga diharapakan terjadi dikota Makassar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pemerintah telah berupaya keras menangani kemiskinan ekstrim dengan bebgai program pemerintah. “Upaya pertama yang dilakukan dalam Penaggulangan kemiskinan ekstrim adalah adanya program pemerintah, bagaimana program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim tertuang dalam dokumen perencanaan,” ucapnya.
“Kedua konvergensi program anggaran dan sasaran bagaimana dukungan terhadap program nasional inovasi penguatan kapasitas serta penguatan kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah. Ketiga pemantauan dan evaluasi secara berkala capaian penghapusan kemiskinan Ekstrim di kota Makassar,” tambah Rusmayani.
Rusmayani mengemukakan terkait cara mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan. Adapun dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan produktifitas untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.
“Hal tersebut dilakukan dengan khusus berupa multiple intervention dengan mengurangi beban kelompok miskin dan rendah, pemberdayaan masyarakat dengan meningkat produktifitas,” ujar Rusmayani.
“Kemiskinan Ekstrim semoga dapat dilakukan dengan terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan non pemerintah,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setwapres RI, G. Irwan Suryanto mengatakan untuk mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024 dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan non-pemerintah.
“Kemiskinan Ekstrim ini memang sudah menjadi arahan bapak presiden. Untuk mencapai angka 0% tahun 2024 dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah dan non pemerintah,” paparnya.
Dari survei yang dilakukan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Angka kemiskinan Ekstrim sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia.
“Dari tahun ke tahun penurunan kemiskinan ekstrim cenderung melambat ini dikarenakan karena angka kemiskinan di bawah 10% atau satu digit itu memang karakteristik nya turun melambat,” terang Irwan.
Ia menutrukan Khusus dikota Makassar angka kemiskinan Ekstrim dikota Makassar tahun 2022 yaitu 0,92% atau 14.441 jiwa dari total penduduk 1,5 juta Jiwa. “Artinya ini menjadi tugas pemerintah untuk memberi program konvergensi,” pungkasnya.
Lebih jauh, Irwan menambahkan dua program yang kini dijalankan pemerintah daerah yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tidak cukup. Namun, kedua program tersebut harus dibarengi dengan program wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar pemberian program tepat sasaran.
“Mengurangi beban kelompok miskin dan rendah, pemberdayaan masyarakat dengan meningkat produktifitas, tapi itu tidak cukup. Pastikan kedua program ini ada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tutup Irwan.