Dahnil Sebut KPK Alat Politik Kekuasaan, Anggota DPR Beri Tanggapan

Infoasatu.com, Jakarta – Juru Bicara Ketum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, bicara soal upaya pelemahan KPK melalui pengesahan RUU KPK. Menurutnya, KPK sebaiknya dikubur saja jika keberadaannya hanya digunakan sebagai alat politik kekuasaan. Dengan begitu, Presiden Jokowi bisa fokus memperbaiki kepolisian dan kejaksaan secara sungguh-sungguh.

Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi, membantah pernyataan Dahnil. Menurut Taufiqulhadi, KPK tidak bisa menjadi alat kekuasaan siapapun.

“Tidak bisa digunakan untuk alat kekuasaan, siapa yang bisa gunakan? Kalau digunakan presiden, memang tidak akan berakhir masa jabatan, ada presiden lain. Presiden tidak bisa juga, ada DPR juga bukan hanya satu partai PDIP dan Nasdem ada fraksi lainnya. Bagaimana mau gunakan hal tersebut? KPK tetap indepen dan saya yakin pimpinan ke depan akan lebih kreatif konteks memberantas korupsi,” ucap Taufiqulhadi, Minggu (22/9/2019).

Ia menilai pendapat Dahnil Azhar tidak baik dan terlihat merasa paling benar. Selama ini, DPR disebutnya tidak ingin melemahkan KPK.

“Saya ingin sampaikan tidak ada pikiran DPR sama sekali untuk membuat berdaya KPK, tetapi kami menghendaki Indonesia ke depan upaya baik memberantas korupsi, semakin tersistematis menangani pemberantasan korupsi,” ujarnya.

“Tidak bisa memberantas korupsi mengandalkan menangkap orang saja, sampai kiamat pun cara seperti itu tidak akan berhenti korupsi, sampai kiamat. Yang paling penting, memberantas korupsi orang tidak bisa menangkap, orang tidak bisa melakukan korupsi, bukan menangkap sebanyak-banyaknya. Itu tidak dipikirkan. Dengan membuat RUU saya berharap nanti pimpinan sekarang lebih kreatif,” lanjut Taufiqulhadi.

Dahnil sendiri mempertanyakan mengapa UU KPK direvisi, namun UU terkait penegak hukum lain tak diperbaiki. Taufiqulhadi menyebut karena selama ini KPK tidak konsisten melaksanakan peran trigger mechanism.

“Visi sudah dibuat dan diletakkan kepada dia (KPK) yaitu trigger mechanism. Dia (KPK) mendorong polisi dan kejaksaan memberantas korupsi. Karena posisi tidak dipegang oleh KPK sekarang ini, suka menangkap, dengan menangkap orang akan gembira semua,” katanya.

“Orang ditangkap kan bukan membuat orang riang gembira seperti orang main sepakbola, tapi lebih penting bagaimana peluang untuk melakukan korupsi tidak ada lagi. Tentu kita lakukan karena KPK diberikan visi tidak dilaksanakan, tidak konsisten sebagai trigger mechanism,” pungkas Taufiqulhadi.