Categories: Pilkada

Danny Pomanto Tegaskan Gugat KPU Makassar ke MA

Infoasatu.com, Makassar – Moh Ramdhan Pomanto masih belum menyerah pasca didiskualifikasi oleh KPU Makassar.

Bagi pria yang akrab disapa Danny ini, perjuangan melalui upaya hukum untuk kembali melenggang ke bursa pencalonan masih terbuka.

“Kita akan tetap berupaya. Insya Allah Rabu besok atau Kamis kita mulai lakukan (upaya hukum),” ungkap Danny saat dikonfirmasi oleh awak media, pada Selasa (1/5/2018).

Rencananya, Tim Hukum Danny Pomanto akan menggugat putusan KPU Makassar ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 135 ayat (6) menyebutkan, “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

Hal tersebut turut diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 15.

Atas dasar itulah, Danny enggan kembali menjabat wali kota Makassar pasca dibatalkan oleh KPU Makassar.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono sebelumnya mengatakan, calon kepala daerah yang dibatalkan maju secara otomatis bisa kembali berkantor, tanpa perlu menunggu waktu cutinya berakhir.

“Kalau sudah tidak ada upaya hukum lain, atau putusan hukumnya sudah inkrah, bisa diproses. Tidak harus menunggu selesai cuti,” ucap Soni yang juga penjabat gubernur Sulawesi Selatan ini beberapa waktu lalu.

Diberitakan, KPU Makassar memutuskan membatalkan pencalonan Danny Pomanto berdasarkan putusan MA. Dalam putusan MA, majelis menolak kasasi KPU Makassar yang tertuang dalam lima poin.

Kelima poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/-KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Facebook Comments
admin

Leave a Comment

Recent Posts

Indira Yusuf Ismail, Menutup Kegiatan Penataran Wasit Lisensi C dan B2 Tingkat Kota Makassar

Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…

2 hari ago

Hari Libur Nasional, UPTD Puskesmas Barombong Tetap Memberikan Pelayanan

Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…

7 hari ago

Walikota Makassar Imbau Masyarakat Waspada Bencana Hidrometereologi

Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…

1 minggu ago

Danny Pomanto Imbau Masyarakat Sambut Pergantian Tahun Dirumah bersama Keluarga

Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…

1 minggu ago

Dzikir dan Doa Bersama Sambut Tahun Baru 2025

Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…

1 minggu ago

Pemkot Pastikan Tata Kelola Informasi Berjalan Sesuai Akuntabilitas

Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…

1 minggu ago