Disebut Bakal Jadi Menkum HAM, Yusril Tegaskan Dokumen yang Beredar Itu Hoax

Infoasatu.com, Jakarta – Nama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Hukum dan HAM selanjutnya, membuat Yusril angkat bicara. Yusril menegaskan susunan kabinet yang beredar itu sepenuhnya hoax.

“Belum ada (pembahasan soal jabatan Menkum HAM). Saya kira susunan kabinet yang beredar di atas adalah hoax,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

“Sebab tidak ada pertemuan di Sentul membahas kabinet antara Pak Jokowi dengan para sekjen partai koalisi seperti ditulis dalam lembaran di atas,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding juga menegaskan risalah kabinet menteri Jokowi jilid 2 yang beredar hoax. Ia mengatakan koalisi tak merekomendasikan nama-nama menteri.

“Itu hoax, saya kira itu hoax. Yang kedua kalau koalisi apalagi TKN tidak akan merekomendasi nama-nama atau tidak akan ikut dalam artian menentukan sepenuhnya menteri-menteri, tugas koalisi itu tugas TKN dalam hal ini itu adalah memenangkan Pak Jokowi-Ma’ruf,” ungkapnya, saat dimintai konfirmasi.

Sebelumnya, beredar dokumen ‘Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024’. Dokumen tersebut memuat keterangan bahwa hasil rapat menyepakati nama-nama menteri pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II masa kepemimpinan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Namun memang ada keanehan dari dokumen itu, tulisan di atasnya adalah ‘Koalisi Indonesia Maju’, padahal parpol-parpol pro-Jokowi tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Rapat pembahasan menteri-menteri pembantu Jokowi itu juga disebut-sebut digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat.