DKP Makassar Jamin Stok Beras Aman Jelang Nataru dan Hingga Maret 2025
Infoasatu.com, Makassar – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar memastikan ketersediaan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman. Prioritas utama DKP adalah menjamin kebutuhan masyarakat tetap tercukupi, terutama menghadapi momen lonjakan konsumsi saat libur panjang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin, menyatakan kesiapan DKP dalam menghadapi Nataru.
“Kondisinya sampai dengan menghadapi Nataru ini kita siap untuk itu. Kondisi ketersediaan beras ada di posisi 3.500 ton yang ada di Bulog. Khusus Kota Makassar, kita menyiapkan 98 ton untuk urgensi manakala ada hal yang tidak diinginkan,” ujarnya pada Selasa (17/12/2024).
Alamsyah menyatakan keyakinannya terhadap kestabilan stok beras hingga tahun depan, berdasarkan kalkulasi cadangan beras di gudang Bulog dan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan.
“Aman. Kita berani menjamin sampai bulan Maret tahun 2025. Melihat ketersediaan pangan, terkhusus beras SPAP yang ada di Bulog itu di posisi 3.500 ton,” tegasnya.
Dalam mencegah kenaikan harga, DKP telah melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2024, GPM sudah digelar lebih dari 40 kali di 11 kecamatan dan 40 kelurahan di Kota Makassar. Program ini menekan laju inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Selain beras, GPM juga menyediakan berbagai bahan pangan lain seperti minyak goreng, gula pasir, dan hasil olahan pangan dari kelompok wanita tani di lorong wisata (Longwis). DKP melibatkan distributor dan produsen lokal untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas.
“Kita juga libatkan beberapa distributor, termasuk dari Prima Food, dia menjual ayam nugget dan olahan dari telur, kemudian ada dari distributor pangan menjual sayuran seperti cabai, tomat, lombok, jagung, dan lainnya,” tambah Alamsyah.
Program ini terbukti berdampak positif terhadap pengendalian inflasi di Kota Makassar, dengan angka inflasi berada di posisi 1,47 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. “Kami akan terus berlanjut, karena ini berdampak luar biasa terhadap pengendalian inflasi di Makassar,” tutup Alamsyah. (**)
