DPRD Sulsel RDP Terkait Depo Pertamina Ujung Tanah

Infoasatu.com,Makassar--Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi akan menyurat ke pusat untuk meminta dilakukan evaluasi mengenai lokasi depo PT Pertamina Makassar yang berpotensi terjadi resiko dan bisa saja sewaktu-waktu menjadi ancaman warga.

Dimana sejak 2020 hingga 2021 terjadi 3 kasus kebakaran. Sedangkan tahun 2023 juga terjadi 3x kebakaran. Salah satu depo pertamina Makassar berada di Jl Sabutung, Lelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar.

Depo Pertamina tersebut berjarak kurang lebih 19 meter dari pemukiman rumah warga. Dimana kondisi ini tidak sesuai dengam acuran pertamina. Akan berdampak pada ketidaknyamanan bagi warga.

“Kami akan lakukan langkah untuk sampaikan ke pusat. Apalagi memang lokasinya sangat dekat dengan pemukiman penduduk dan hanya dibatasi pagar dan jalan, yang berlokasi di Kecamatan Ujung Tanah,” kata Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (8/09).

RDP bersama Dinas ESDM, PT. Pertamina Makassar, aliansi mahasiswa dan warga Kecamatan Ujung Tanah.

Menurut Ketua NasDem Makassar itu bahwa evaluasi tersebut penting untuk dilakukan karena insiden terhadap  depo pernah terjadi. Antaranya meledaknya depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara, milik PT Pertamina (Persero) pada Maret 2023 lalu.

Peristiwa ini menewaskan sekitar 33 orang. Cicu mengatakan, tindak lanjut RDP tersebut pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait.

Hal ini juga sesuai instruksi Presiden Jokowi mengenai lokasi TBBM Pertamina untuk dievaluasi pasca insiden depo Plumpang Jakarta.

“Instruksi Presiden yang tidak boleh sebenarnya berada di dalam kawasan permukiman. Ini akan menjadi acuan yang kita berikan kepada kementerian yang kemudian dilakukan audit dan evaluasi terkait depo yang ada di Ujung Tanah,” ujar Cicu.

Selain itu pihaknya juga akan merekomendasikan dilakukan RDP dengan di DPRD Kota Makassar mengenai evaluasi depo tersebut.

“Mengingat lokasinya ada di Kota Makassar dan melihat apakah lokasi depo tersebut sudah sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tukasnya.

Diketahui, warga dan kalangan aktivis sudah menyampaikan perihal  kelalaian depo Pertamina. Dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kebakaran depo pertamina.