Infoasatu.com, Jakarta – Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dari penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) di Jakarta Barat. Beberapa tersangka berperan sebagai penagih utang.
“Kami tetapkan 6 orang sebagai tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardhana, Minggu (17/10/2021).
Empat dari keenam tersangka tersebut merupakan leader supervisor. Wisnu belum merinci peran tersangka lainnya.
“Nah itu yang kita tetapkan, lainnya eksekutor debt collector itu kita tetapkan,” ujar Wisnu.
Kini keenam tersangka tersebut dijerat dengan UU ITE pasal 27 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008. Dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara. Sindikat ini menaungi sedikitnya 17 aplikasi pinjol.
Sebelumnya, penggerebekan kantor pinjol dilakukan Tim Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (13/10). Penggerebekan ini juga menindaklanjuti perintah Kapolri sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk menertibkan pinjol ilegal.
Polisi kemudian menggerebek kantor pinjol yang berlokasi di Ruko Sedayu Square Blok H.36 Cengkareng, Jakarta Barat. Saat melakukan penggerebekan, polisi mendapati puluhan karyawan yang sedang beraktivitas.
Total ada 56 orang yang diamankan polisi di ruko tersebut. Mereka merupakan karyawan perusahaan pinjol tersebut.
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment