ForNas BTIKa Sulsel Dapat Restu Kemenko Polhukam RI Wujudkan Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika

Infoasatu.com, Makassar – Gagasan DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan membranding Kota Makassar sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika mendapatkan respon positif dari Kemenko Polhukam RI. Asisten Deputi VI Kemenkopolhukam, mewakili Menkopolhukam Mahfud MD, Cecep Agus Suprianto bahkan menyebut ide tersebut sangat luar biasa dan memang menjadi kebutuhan bangsa saat ini.

“Kami sangat apresiasi gagasan besar teman-teman DPD ForNas Sulsel karena telah luar biasa memikirkan bangsa. Meski ini menjadi tugas utama kami tetapi tentu dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Utamanya dengan maraknya kasus-kasus intoleransi di Indonesia,” ucap Cecep Agus saat rapat virtual Kemenko Polhukam RI- dengan DPD Bhinneka Tunggal Ika Sulsel, Jakarta-Makassar Jam.09.00-Selesai Jumat (24/7).

Menurutnya, Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika sangat bisa dilaksanakan dengan semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Karena memang menjadi kebutuhan bangsa terutama karena melihat realita belakngan ini, akibat menguatnya sentimen labelisasi agama, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilukada serentak. Dengan demikian yang sangat dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang terus saja memobilisasi politik identitas sebagai cara meraup elektoral.

Hal lain yang paling menarik bagi Cecep Agus terutama dengan dimasukkannya kerjasama soal program antara ForNas BTIKa dengan Pihak Kemenko Polhukam RI tentang penerbitan buku GEN MILENIAL DAN MASA DEPAN DEMOKRASI KITA sebagai salah satu fokus kegiatan program, kata dia sejalan dengan program Presiden RI Joko Widodo yang menitikberatkan program pembangunan kebangsaan pada kaum milenial. “Karena itu, kami sangat setuju,” tegasnya dan akan kami teruskan ke Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD permintaan naskah untuk buku tersebut, singkatnya.

Hadir dalam rapat virtual ini, ketua DPP Jakarta Dr. Syaiful Rohim, Ketua DPD Sulsel Fajar Ahmad Husaini, Sekretaris MUI Sulsel Prof. Dr. HM Ghalib MA, yang juga selaku Dewan Pertimbangan ForNas Sulsel, dan sejumlah pengurus lainnya, yakni Wakil Ketua Husain Rahim, Sekretaris DPD Sulsel Yasir Yunus, Syarifuddin, Ais Talantan, Muhammad Idris, dan Hartono M.

Ketua DPD Sulsel Fajar Ahmad Huseini, menjelaskan gagasan membranding Kota Makassar sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika dilatari dengan seringnya muncul kasus intoleran utamanya di Kota Makassar belakangan ini, padahal sejatinya akar budaya Kota Makassar itu sangat toleran dan berbudi pekerti yang luhur ungkap Fajar. Selanjutnya ungkap ketua Sulsel ini,

“Bahwa Makassar adalah kota multi etnik, hampir semua suku di Indonesia ada bermukim di Makassar. Oleh karena itu sangat penting sebuah branding kota untuk menciptakan image bahwa Makassar adalah kota untuk semua. Jika Aceh dikenal sebagai serambi Mekkah, maka kita juga akan mengembalikan marwah Makassar sebagai Serambi Madinah, sebagai kota Aman dan Damai,” pungkas Fajar, mengutip ungkapan Buya Hamka.

Sejumlah agenda penting, lanjut Fajar akan dilakukan sebagai tahapan menuju realisasi branding kota tersebut. Mulai dari tahapan proses edukasi, jajak pendapat, legislasi, hingga pembuatan Perda.

Hal ini langsung ditanggapi Cecep Agus mewaklil Kemenko Polhukam RI akan menindaklanjuti bahwa terkait payung hukum akan dikonsolidasikan dengan komitmen bersama antara Kemenko Polhukam RI, Kemendagri, dan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar imbuhnya.