ForNas BTIKa Sulsel; Menggelar Diskusi Aspirasi Publik Brand Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika

Infoasatu.com, Makassar – Bertempat di Hotel Grand Maleo Jl. Pelita Raya, Makassar (Jumat Malam,18/09/2020), DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulsel, mengelar acara Diskusi Aspirasi Publik dan Jajak Pendapat. Pada kegiatan ini tentunya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang diterapkan panitia dan pihak Hotel.

Acara ini dihadiri, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Tokoh Nadhlatul Ulama (NU), Tokoh Muhammadiyah, Keuskupan Gereja Khatolik Sulsel, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Sulsel, Ketua dan jajaran Parisada Hindu Dharma Sulsel, Ketua DPD Sulsel Vox Point Indonesia, Perwakilan Konghucu Sulsel, Ketua dan Perwakilan (Permabhudi) Budha Sulsel, Pemuda Kristen Indonesia, GMNI, Ketua Pemuda Konghucu, dll. Perwakilan elemen lintas agama ini dihadiri langsung oleh para ketuanya dan juga beberapa utusan dari jajaran kelembagaan masing-masing.

Bertindak sebagai pemantik Diskusi malam itu, Andregurutta KH. Prof Dr. Muhammad Ghalib MA, Sekum MUI Sulsel dan sekaligus adalah Dewan Pakar ForNas Sulsel, Dr. Bastian Lubis, juga selaku Dewan Pakar ForNas BTIKa Sulsel, dan Ketua DPD ForNas Sulsel, Fajar Ahmad Huseini. Serta sebagai Moderator, Husain Rahim SH, Wakil Ketua ForNas.

Diskusi ini diawali pemaparan KH. Prof Muhammad Ghalib, berikut potongan kutipannya. Menjadi sangat penting untuk segera merealisasikan Makassar sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika, mengingat Negara kita sangat membutuhkan salah satu kota, yang bisa menjadi tonggak simbol spirit persatuan dan menginspirasi kota-kota lainnya di Indonesia. Juga mengingat kota Makassar yang realitanya memang dihuni oleh masyarakatnya yang sangat plural, dari berbagai keyakinan agama dan keragaman etnisnya. Sehingga Brand Makassar menjadi Kota Bhinneka Tunggal Ika nantinya akan menjadi rumah teduh, sebagai tempat tinggal bersama. Aspek penting lainnya jika dilihat dari segi letak geografisnya bahwa Kota Makassar, sebagai kota penghubung kawasan Barat dan Timur Indonesia, yang sekaligus adalah gerbangnya kawasan Indonesia Timur.

Pemantik kedua, Dr Bastian Lubis, menguraikan beberapa aspek tentang arah kebijakan politik anggaran Pemerintah, yang dianggapnya sudah sangat konstruktif dan tepat pada era Pemerintahan Jokowi di periodenya yang kedua ini. Bagaimana kita saksikan bahwa kebijakannya fokus untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur, tentunya ini sangat penting karena akan berdampak pada arah pemerataan perputaran ekonomi. Jelas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka tujuannya mengharuskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dalam menjaga negara kesatuan yang hakikatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Bastian, apa yang dicita-citakan untuk direalisasikan oleh jajaran DPD ForNas BTIKa Sulsel, memang seharusnya disambut oleh Pemerintah Pusat dan seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat kota Makassar. Mengingat berbagai pertimbangan strategisnya, misalnya saja karena ini adalah bentuk dukungan strategis atas tujuan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada esensi penguatan Bhinneka Tunggal Ika. dengan meletakkan penguatan fondasinya pada rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan Fajar Ahmad Huseini, setelah memaparkan beberapa data menjelaskan, sebagai salah satu agenda program penting DPD ForNas Sulsel, bahwa Brand Makassar Menjadi Kota Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya memiliki muatan konsep yang sangat strategis, berkaitan rencana rumusan kebijakan sebagai payung hukumnya dan kajian metode pada muatan edukasi serta arah kampanyenya. Mengenai wajibnya penguatan gerakan paradigmatik pembumian nilai-nilai luhur Pancasila dan artikulasi makna komitmen kebangsaan.

Mengingat tiga kata kunci yang menjadi masalah serius negara kita hari ini yakni, intoleransi, radikalisme, dan makar terhadap ideologi Negara yang belakangan ini kian menggeliat. Problema ini sebenarnya kalau kita melihat data-data yang dipaparkan pada malam ini, terindikasi bergulir sejak pasca reformasi.

Fakta ini adalah sebagai konsekuensi kebebasan yang sangat terbuka lebar tapi tanpa dibarengi “kompas pada strategi kebijakan” pemerintah yang tidak memadai, dari sebuah proses perjalanan reformasi kita di satu sisinya, serta hal lainnya yakni faktor yang sangat terkait dengan eskalasi pertarungan ekonomi global (proxy war). Tapi pertemuan hari ini tidak akan mengulas itu, karena kepentingan acara ini digelar fokus bertujuan menampung aspirasi strtegis dari berbagai pemuka dan tokoh-tokoh dari elemen perwakilan masyarakat kota Makassar yang berkomitem untuk membranding Makassar menjadi Kota Bhinneka Tunggal Ika, sebagai tahapan teknis yang kami harus penuhi.

Lanjutnya, karena keterbatasan ruang maka saya coba ringkaskan, menyangkut tiga poin yang harus dipertimbangkan dikesempatan yang sangat berharga ini. Satu, bagaimana kemudian realisasi Brand Kota Makassar sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol dan monumen spirit kekuatan persatuan, yang nantinya bisa menginspirasi kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, agar falsafah ideologi Bhinneka Tunggal Ika benar-benar membumi ditancapkan di ibu pertiwi. Salah satu muatan tujuannya terkhusus sebagai fondasi spirit atau prinsip nilai edukasi untuk generasi penerus bangsa, yang hari ini familiar kita menyebutnya sebagai generasi milenial. Tentunya ini jelas menuntut semua elemen anak bangsa tanpa terkecuali, kenapa begitu pentingnya agar setiap pihak terkait dan institusi negara secara khusus, dapat merumuskan kembali strategi edukasi muatan pada kurikulum sistem pendidikan formal dan informal, agar karakter nasionalisme kebangsaan bisa benar-benar bisa mengakar, terlebih lagi untuk para pemuda-pemudi sebagai generasi penerus.

Kedua, bagaimana arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah kedepannya harus benar-benar terkoordinasi secara konstruktif untuk menanggulangi problem intoleransi, radikalisme, dan gugatan terhadap ideologi negara. Serta poin sangat penting yang harus kami sampaikan juga, adalah bagaimana mengatasi problem politik-demokrasi kita yang masih saja “mengeraskan politisasi agama”, dalam melakukan berbagai strategi elektoralnya.

Tiga, sedikit mau mengomentari soal langkah metodelogi penanganan atau penanggulangan pada ruang relasi antara peran Negara dan organ Civil Society yang konsen soal itu. Misalnya satu contoh saja pertanyaannya yakni, sejauh mana peran lembaga-lembaga penelitian, baik itu Lembaga Negara terkait ataupun dari Civil Society, yang kemudian hasil penelitiannya bisa terdistribusi untuk memaksimalkan langkah strategis atau setidaknya mampu memberikan pengaruhnya pada keberhasilan implementasi arah kebijakan penanggulangan intoleransi dan radikalisme agama?. Kalau dicermati lebih jauh, data angka-angka trendnya relatif cukup mengkhawatirkan, padahal penggunaan anggaran negara atau penggunaan dari sumber anggaran lainnya, sangat besar yang telah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan penelitian.

Juga dalam konteks ini bagaimana keberadaan peran organisasi-organisasi non pemerintah atau berbagai organ aliansinya yang konsen pada bidang ini, bisa melakukan langkah-langkah taktis edukatif dan kampanyenya terhadap penyelesaian hal tersebut. Jika menyaksikan realitanya, kami di ForNas Sulsel untuk sementara, tidak melihat adanya rumusan metode komprehensif pada strategi dan sistem evaluasinya, yang kemudian bisa melahirkan langkah konkret dan efektif mempengaruhi tingkat keberhasilan.berkaitan gerakan paradigmatik penguatan ideologi kebangsaan.

Untuk sementara mengacu atas pertimbangan tersebut, walaupun sebenarnya kalau mau diuraikan lebih jauh, masih banyak lagi kekusutan lainnya, sehingga kenapa begitu prinsipilnya Branded Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika “wajib terealisasi”, sebagai salah satu langkah upaya yang harus diimplementasikan bersama. Sekali lagi harapannya, agar agenda ini setidaknya bisa menjadi momentum dan sekaligus simbol penguatan spirit untuk penanggulangan hal tersebut, tutup ketua ForNas Sulsel.

Dalam acara tersebut para pesertanya sangat aktif memberikan tanggapan masukannya, dan suasananya begitu antusias, walaupun berlangsung hingga menjelang tengah malam tadi.

Uraian pandangan dari ketiga pemantik dan para peserta kegiatan Diskusi dan Jajak Pendapat Brand Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika, akan dirangkum seluruhnya sebagai poin komitmen dan harapan bersama untuk direkomendasikan. Sebagai tahapan tindaklanjut menuju arah realisasinya. Yang rencananya akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI (KSP), Ketua MPR-RI, DPR-RI (Komisi yang membidani), Menteri Polhukam RI, Mendagri RI, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan PJ Walikota Makassar.