GUSDURian dan LAPAR Bincang Restrukturisasi TNI bersama Komisioner Komnas HAM

Infoasatu.com, Makassar – Komunitas GUSDURian Makassar bersama LAPAR Sulsel menggelar diskusi dengan menghadirkan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, sebagai narasumber.

Diskusi yang bertemakan “TNI dan Demokratisasi” itu diadakan di kantor LAPAR Jln. Toddopuli 7 Makassar, selasa 19/03/2019.

Koordinator Komunitas GUSDURian Makassar, Fadlan L Nasurung mengungkapkan sengaja mengangkat tema tersebut, mengingat hangatnya pro-kontra rencana restrukturisasi yang salah satunya memberi peluang perwira TNI dapat menduduki berbagai jabatan sipil di pemerintahan.

“Rencana pengisian jabatan sipil oleh perwira TNI aktif harus dikaji secara kritis, jangan sampai bertentangan dengan semangat reformasi TNI pasca dihapuskannya dwifungsi ABRI, jika itu terjadi proses demokratisasi justru akan berjalan mundur, karena akan mengembalikan supremasi militer”.

Menurut Beka Ulung Hapsara ada jabatan sipil tertentu yang boleh diduduki oleh anggota TNI maupun POLRI dalam kaitannya dengan bidang keamanan, pertahanan dan bidang-bidang lain yang membutuhkan kapasitas yang dimiliki TNI dan POLRI.

“Dalam suatu lembaga Negara atau pemerintahan, TNI maupun POLRI bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu, sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di luar itu, dalam hal lembaga-lembaga negara yang dapat dijabat oleh kalangan sipil, TNI tentu tidak perlu dilibatkan, karena demokrasi yang kita ingin bangun harus berdiri di atas supremasi sipil, sebagaimana amanat reformasi dengan dihapusnya dwifungsi ABRI”, terang Beka.

Diskusi ini dihadiri peserta yang ramai dari berbagai latar belakang, tidak hanya membahas tentang rencana restrukturisasi TNI, salah satu peserta diskusi, Asnawi memberi tanggapan tentang peran aktif anggota TNI dalam berbagai proyek dan konflik lahan di daerah.

“Beberapa kasus di Sulsel ini, TNI digunakan untuk melancarkan program, seperti dalam bidang pertanian, di kasus lain TNI berperan melakukan negosiasi dengan rakyat terkait pembebasan lahan, seperti misalnya proyek pembangunan bendungan di kabupaten Takalar” ungkap Asnawi. (*)