Hakim PN Bulukumba dilapor ke (KY) Usai Jatuhkan Hukuman Penjara Terhadap Akbar Idris

Infoasatu.com,Makassar–Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Sulawesi Selatan, dilapor ke Komisi Yudisial (KY) setelah menjatuhkan hukuman penjara terhadap aktivis HMI, Akbar Idris dalam perkara UU ITE yang dilaporkan Bupati Bulukumba Andi Utta.

Majelis Hakim PN Bulukumba yang menangani perkara Akbar Idris dilapor ke Komisi Yudisial oleh Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (LKPHI).

Laporan LKPHI ke Komisi Yudisial teregister dengan nomor 0282/V/2024/P. Laporan tersebut berisi tentang dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku Hakim PN Bulukumba dalam perkara Akbar Idris.

Ketua Dewan Penasehat DPN LKPHI Dr. Abd. Rorano S. Abubakar mengatakan, pihaknya melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial dengan berfokus pada dua hal.

Pertama, Majelis Hakim PN Bulukumba yang menghukum Akbar dinilai tidak memiliki kesungguhan untuk mempedomani kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Putusan MK tersebut memuat tentang pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada pasal 310 KUHP dan korelasinya dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

“Kedua, putusan tersebut melampaui kewenangan hakim (Ultra Petita), sebab melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada Akbar Idris,” kata Abd. Rorano dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024) kemarin.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 178 ayat (3) Het Herzien Indonesich Reglement atau HIR dan pasal 189 ayat (3) RB yang tegas melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut seperti dalam petitum.

JPU Kejari Bulukumba menuntut Akbar Idris dengan hukuman 1 tahun penjara, namun majelis hakim memvonis Akbar yang meneruskan konten dugaan korupsi dengan hukuman badan 1 tahun 6 bulan.

“Sebab itu kami anggap hakim keliru dalam memutus serta menduga putusan ini dipaksakan. Jadi kami meminta KY (Komisi Yudisial) untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” jelas Rano sapaan advokat tersebut.

“Kami juga meminta KY untuk ikut mengawal proses putusan di tingkat banding,” tandas Rano.

Diketahui, Akbar Idris dihukum memakai pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Akbar Idris divonis oleh Hakim secara Ultra Petita atau melebihi tuntutan JPU meski telah meminta maaf secara terbuka kepada Andi Utta.