Infoasatu.com, Jakarta – Pernyataan Habib Rizieq Shihab yang menuding pemerintah Jokowi meminta ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden, menjadi perbincangan. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin meminta Habib Rizieq tak asal menuduh.
“Jangan juga dituduh yang macam macam, karena tuduhan itu kan menurut Al Quran tidak baik, kalau menuduh fitnah tidak baik, ada larangannya di dalam Al Quran,” ujar Ngabalin, Sabtu (25/8/2019).
Ngabalin mengaku heran dengan pernyataan Habib Rizieq soal pencekalan. Sebab, menurutnya, pemerintah telah menyebutkan adanya proses yang harus dilakukan untuk tahap pemulangan.
“Kalau Habib Rizieq kenapa kalau dia mau pulang pemerintah yang dituduh, yang jadi repot. Waktu itu saya kan membuat pernyataan tentu tidak serta merta bisa langsung pulang. Bisa lah kita urus, kemudian ke sini, ke imigrasi, ke Deplu, mungkin bicara dengan KBRI di Saudi, dengan Kedubes di Indonesia, tapi waktu itu kan dibantah, katanya tidak perlu Ali Mochtar, jadi bagaimana menjawab yang tepat, saya jujur tidak menemukan formulasi kayak apa untuk menjelaskan ke publik atas pernyataan yang sinis kepada pemerintah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Habib Rizieq bicara soal dirinya yang hingga kini belum kembali ke Indonesia. Rizieq menyebut sudah setahun lebih ia ditahan di Arab Saudi karena permintaan pemerintah Jokowi agar dirinya dicekal dan tidak diizinkan keluar. Habib Rizieq menduga dirinya dikondisikan agar tidak bisa kembali ke Indonesia saat Pilpres 2019 berlangsung.
“Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang,” kata Rizieq lewat video yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019).
“Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim,” lanjutnya.
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto kembali diterpa isu tak…
Infoasatu.com,Makassar--Moh Ramdhan Pomanto kembali aktif menjadi Wali Kota Makassar pascacuti dua bulan mengikuti kampanya Pemilihan…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi…
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari…
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor tiga, Indira Yusuf Ismail dan…
Leave a Comment