Jadi Irup Hari Kedisiplinan Nasional, Ini Penyampaian Wali Kota Makassar

Infoasatu.com, Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjadi Inspektur Upacara hari kedisiplinan nasional di Lapangan Karebosi, (17/1). Upacara gabungan dengan jajaran fokopimda yang menjadi tradisi setiap tanggal 17 di Makassar sekaligus menjadi upacara perdana di awal tahun 2019.

Danny mengatakan kegiatan inu menjadi bagian mempererat silaturahmi antara seluruh jajaran Forkopimda. Ia menegaskan, pemerintah kota tidak akan mampu membuat kota ini maju tanpa kekompakan semua pihak. Tidak akan mungkin bisa tumbuh tanpa keamanan yang baik, yang tentunya selalu menjadi bahagian kebersamaan antara TNI dan Polri bersama pemerintah kota dan masyarakat.

“Oleh karena itu, upacara ini sangat penting, silaturahmi antar fokropimda sangat strategis, saling mengenal, saling bertukar pikiran saling menyelesaikan masalah adalah bagian dari filosofi kenapa setiap tanggal 17 dilakukan upacar secara bersama-sama,” ucapnya.

Melalui moment tersebut kata Danny, bisa dijadikan tempat untuk membicarakan hal-hal yang penting dalam menghadapi isu-isu besar. Salah satunya menjelang pemilihan presiden dan legislatif 17 April 2019.

Menurutnya, Pilpres dan Pileg menjadi tugas bersama. Agenda negara secara nasional itu menjadi kewajiban seluruh jajaran pemerintah dan forkopimda untuk menciptakan Pemilu yang damai. Termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik yang menjadi ukuran keberhasilan satu Pemilu.

“Saya bersama KPU telah bertekad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pilkada serentak lalu, partisipasi pemilih Makassar hanya 56 persen, terendah dalam sejarah. Karenanya dengan segala pertimbangan kami bertekad memaksimalkan sosialisasi dan mengajak masyarakat ke TPS. Kita berharap bisa mencapai partisipasi pemilih 75 persen,” ungkapnya.

Hal ini agar tidak ada suara rakyat yang sia-sia. Sebab dikatannya Pemilu menentukan nasib bangsa dan hanya berlangsung 5 tahun sekali. Ia pun mengintruksikan kepada seluruh jajaran dan perangkat pemerintah kota, camat, lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat mensosialisasikan hal ini dan mengajak warga ke TPS. (*)