Kampanye Netralitas ASN, Bawaslu Makassar Road Show ke Sejumlah Media
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari dan Pimpinan Bawaslu Kota Makassar, Sriwahyuningsih beserta Korsek Bawaslu Kota Makassar, M. Amsarizal Yunus bersama dengan Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, Nur Hasmi melakukan roadshow ke sejumlah media cetak maupun media elektronik (Fajar tv, TVRI, dan Tribun Timur).
Road show ke sejumlah media tersebut di lakukan dengan tujuan memastikan langkah tegas bawaslu dan komisi asn dalam memastikan netralitas ASN
“Kunjungan media Ini adalah bagian kolaborasi kami dengan Bawaslu, melakukan kampanye netralitas ASN selain agenda kampanye bersama yang akan dilakukan besok dengan bawaslu kota makassar” Terang Nur Hasmi
Lebih lanjut Nur Hasmi menerangkan, bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan langkah nyata dalam memastikan netralitas ASN
“Bawaslu Kota Makassar selama ini telah berperan besar membantu mencegah dan menindaki dugaan pelanggaran ASN nakal. Dari situ kami meyakini kolaborasi pencegahan akan membawa keberhasilan terhadap target kami dalam memastikan netralitas ASN” Tambah Nur Hasmi
Pelaksanaan road show media tersebut juga di pandang Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari sebagai bagian langkah penting Bawaslu kota makassar dalam memaksimalkan langkah pencegahan pelanggaran ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020
“Sebagai sarana pencegahan kami dalam memastikan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada, kerja kolaborasi dengan KASN, menguatkan langkah kita bersama dalam memastikan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makkassar” Tutur nursari
Dalam kesempatan road show media yang di lakukan di Kantor Tribun Timur Makassar, Jalan Cendrawasih Makassar, Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Arif Usman menyambut positif road show yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Makassar dan KASN
Bagi Arif Usman, problem netralitas ASN masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pilkada. Dan langkah ini bagus, terutama menggandeng banyak pihak dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada.
