Infoasatu.com, Makassar – Legislator partai Golkar Wahab Tahir menyampaikan ke KPK RI bahwa ada orang kuat di belakang pemilik usaha Warkop CCR di Jl. Toddopuli.
Menurut dia, beberapa kali DPRD kota Makassar merekomendasikan agar bangunan CCR yang menempati Fasum/ Fasos di Toddopuli itu agar segera dilakukan pembongkaran. Namun hingga hari ini tempat usaha itu masih berdiri kokoh dan tetap beraktifitas.
“Kalau bukan KPK ini yang turun, sudah banyak orang-orangnya CCR yang menghadang kita ini di sini,” ucapnya WT akronim nama Wahab Tahir, Kamis, (1/5).
Pernyataan WT ini dilontarkan saat mendampingi Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bersama Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution (Coki) melakukan cek fisik aset Pemkot Makassar yang bermasalah. Salah satu titik aset yang dikunjunginya adalah lokasi CCR tersebut.
Karena itu, WT mengaku mendukung 1.000 persen adanya bantuan dari KPK RI dalam mengusut dan mengembalikan seluruh aset milik pemkot yang banyak dikuasai oknum.
“Saya minta KPK bisa benar-benar mendalami ini, kalau tidak, kami di DPRD dan di Pemerintah kota akan kehilangan wibawa. Karena kalau KPK tidak berhasil maka kepercayaan kami juga kepada KPK sepertinya akan berkurang,” kata WT langsung di depan Coki dan Tim KPK lainnya.
Mendengar hal itu, Coki langsung berucap “Siap”. Ia berjanji akan segera mengusut hal tersebut sembari mengumpulkan data dan fakta lapangan.
“Ini menarik dan menantang,” kata Coki.
“Saat ini kami mulai menganalisis dari data-data yang masuk. Mungkin ada yang kita tindak lanjuti melalui Jakarta dan ada juga yang kita tindak lanjuti melalui daerah,” ucap Coki sapaan Adliansyah.
Perlu diketahui lokasi yang ditinjau oleh tim KPK merupakan aset Pemkot Makassar yang kini telah dikuasai pengusaha dan oknum. Coki pun menilai penguasaan atau penyerobotan aset Pemkot Makassar diduga melibatkan orang dalam atau oknum pejabat.
Untuk itu, ia menuturkan, akan banyak pihak yang dilibatkan dalam pengungkapan aset ini, salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini Karena peralihan atau perubahan aset (negara menjadi milik pribadi) itu tidak gampang. Pastilah adanya keterlibatan orang dalam.
“Cuma bagaimana cara orang dalam itu main, yah ini harus kita lihat lah,” tambah Coki. (*)
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto kembali diterpa isu tak…
Infoasatu.com,Makassar--Moh Ramdhan Pomanto kembali aktif menjadi Wali Kota Makassar pascacuti dua bulan mengikuti kampanya Pemilihan…
Infoasatu.com,Makassar--Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi…
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari…
Infoasatu.com,Makassar--Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor tiga, Indira Yusuf Ismail dan…
Leave a Comment