Komisi A DPRD Makassar Sidak Kantor Kecamatan Tamalate
Infoasatu.com, Makassar – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tamalate, Rabu (10/11/2021).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada tenaga kontrak fiktif yang terdaftar di kecamatan.
“Kunjungan ini dalam rangka mengecek tenaga kontrak di setiap kecamatan,” kata Ari Ashari Ilham, salah satu anggota Komisi A DPRD Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat Kota Makassar tersebut mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang terjadi di kecamatan. Hal itu sekaitan dengan kemaslahatan masyarakat Kota Makassar.
“Selain itu mendengarkan langsung permasalahan-permasalahan di masing-masing kecamatan, baik dari tenaga kebersihan, satgas drainase hingga sopir tangkasa dan viar (mobil dan motor pengangkut sampah). Adapun keluhan yang bersifat teknis alhamdulillah saat itu juga bisa kita selesaikan langsung setelah berdiskusi dengan teman-teman di kecamatan,” jelas ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar itu.
Setelah melakukan serangkaian kunjungan, rombongan anggota Komisi A mendapatkan beberapa catatan seperti biaya perawatan kendaraan yang dikelola Dinas PU. Catatan-catatan tersebut selanjutnya akan dibawa ke DPRD Makassar untuk dibahas
“Ada beberapa catatan seperti biaya kendaraan yang dikelola oleh PU, akan kami upayakan untuk dikelola langsung oleh masing-masing kecamatan dalam rangka mempercepat pelayanan perbaikan kendaraan karena ada kendaraan yang dititip service sudah 3 tahun belum selesai. Hal ini yang menghambat kerja teman-teman kebersihan di Kota Makassar,” jelas sekretaris DPD NasDem Makassar itu.
Kunjungan Komisi A ini dilakukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan pihaknya akan melakukan tes ulang terhadap 11 ribu tenaga kontrak yang saat ini bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tes ulang dilakukan setelah dia menemukan adanya tenaga kontrak fiktif.
“Jadi kami akan membuat registrasi kembali pegawai kontrak, tapi kita tidak pakai istilah itu lagi. Perwalinya sudah disusun. Kami akan merekonstruksi pegawai kontrak menjadi Laskar Pelangi, Laskar Pelayanan Publik,” kata Danny beberapa waktu lalu.
