Komisi VIII DPR RI Dukung Pembangunan Wisma Marwah di Asrama Haji Makassar

Infoasatu.com, Makassar – Dukungan terhadap rencana pembangunan Wisma Marwah mengemuka pada saat sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat 3 September 2021.

Komisi VIII dengan sepuluh anggota yang digawangi oleh Marwan Dasopang selaku ketua tim mengungkapkan bahwa selain hendak mengetahui capaian kinerja UPT Asrama haji selama masa pandemi covid 19 dan hal apa saja yang menjadi program prioritas UPT Asrama Haji pada tahun-tahun berikutnya, juga ingin mendengarkan aspirasi dari setiap satker yang ada di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.

“Kunjungan kali ini sebetulnya masih bagian dari panja (panitia kerja), akan tetapi karena Komisi VIII DPR RI baru saja memutuskan dan menyetujui anggaran sebesar 66,45 triliun, berkurang 40 T dari sebelumnya, maka kami tidak membatasi pertemuan ini sebatas panja saja tapi kami mengharapkan ada masukan dari bidang-bidang di Kanwil Kemenag Sulsel agar anggaran itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya”, ucap Marwan Dasopang di Aula  Lantai II Wisma Zam Zam, Asrama Haji Sudiang Makassar.

Kita ingin menjadikan UPT kita lebih berdaya, lanjut Marwan, karena menurutnya masyarakat menginginkan wisma haji itu setara dengan hotel.

“Sementara kita cari formula (caranya) agar bisa maksimal. Kalau kita jual ke pihak hotel pasti laku tapi kan kita kan maunya wisma ini tetap menjadi milik kita. Atau mungkin cukup mengganti merek atau label saja dari wisma menjadi hotel haji”, ujar dia menambahkan.

Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Makassar Muh.Ikbal Ismail menguraikan bahwa UPT Asrama Haji Makassar dalam 4 tahun terakhir mendapatkan anggaran SBSN, namun dikatakannya anggaran itu baru bisa menampung 1022 orang jemaah.

“Kita menerima jemaah haji dari 8 provinsi, olehnya itu kita harus menyediakan fasilitas akomadasi sekitar 1615. Masih ada kekurangan akomodasi 443. Kami masih mengaharapkan anggota dewan yang terhormat memperjuangkan 1 wisma lagi. Kita butuh pasangan Wisma Zhafa yaitu  Wisma Marwah. Ini membutuhkan anggaran sekira 35 miliar untuk menampung 160 jemaah”, beber Ikbal Ismail.

Selain wisma Marwah, Ikbal Islmail juga mengusulkan pembangunan  poliklinik yang oleh Komisi IX DPR RI dianggap tidak layak lagi, dimana diperkirakan akan menelan anggaran 7,5 M. Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Umrah dan Haji Satu Atap dengan biaya 5 M.

Pada kesempatan ini, Ikbal Ismail menguraikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Makassar, yakni pada periode 2017/2018 sebesar Rp. 2,7 miliar, tahun 2019/2020 sebanyak Rp. 524 juta dan ditahun 2021 meski dalam kondisi pandemi masih mampu meraup Rp. 123 juta.
Komisi VIII, melalui Samsu Niang menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah momentum yang baik bagi Kepala UPT Asrama Haji Makassar untuk mengutarakan programnya.

“Saya rasa pak Ikbal ini cerdas. Dia tahu bahwa yang datang ini adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPRI yang membidangi keagamaan. Dia tahu kalau untuk UPT haji itu cukup anggarannya dan sebelum kami berangkat dari Jakarta pak Ketua Komisi VIII sudah memeberi sinyalemen menyetujui anggaran untuk UPT Asrama Haji Makassar”,  kata Samsu Niang.

Dalam pertemuan ini, tiga kepala bidang pada Kanwil Kemenag Sulsel mengungkapkan harapan dan permintaanya  agar hal-hal yang menjadi kebutuhan mendesak di satker yang mereka pimpin segera bisa dicarikan solusi.

Diawali oleh Kabid Pendidikan Agama Islam (PAIS).M.Rasbi yang meminta agar anggaran TPG atau sertikasi bagi guru-guru PAI yang tertunggak bisa segara dibayarkan, begitu juga dengan Kepala Bidang Penaiszawa Kaswad Sartono yang meminta gaji penyuluh Non PNS dinaikkan, dan dijawab  oleh Ketua Tim Marwan Dasopang bahwa Gus Menag  menyetujui kwnaikan itu dari Rp. 1 juta menjadi Rp. 2,4 juta. Demikian pula kabid PD Pontren Mulyadi Idy yang mengusulkan agar pengampuh kitab kuning atau ustadz dan kyai di pesantren-pesantren diperhatikan kesejahteraannya karena menurutnya belum ada satupun uatadz (guru) dan pembina di pesantren yang bersertifikasi.
Mulai tahun ini memang mendapat insentif Rp.3 juta pertahun. Kabid PHU Aliyafid menutup penyampaian para pimpinan satker pada pertemuan ini.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi VIII DPRD ini selain dihadiri oleh 10 anggotanya, yaitu Marwan Dasopang, Arwan M, Aras, Samsu Niang, Kesuma Kelakan, Idah Syahidah Rusli Habibie, Lisda Hendeajoni, Delmeria, Nur Azizah Tamhid, Nanang Samodra dan Hasani Bin Zuber juga hajdir Kakanwil.Kemenag Sulsel.Khaeroni yang diawal acara didaulat untuk menyampaikan sambutan selamat datang.

Hadir pula tim sekretsriat dan staf ahli Komisi VIII DPR RI dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nur Arifin, serta para Kepala.Bidang dan Pembimas lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.

Usai dialog, dilanjutkan dengan teleconfrence via zoom antara anggota Komisi VIII dengan pasien covid yang sementara menjalani isolasi mandiri di Asrama Haji Makassar.

Sebelum ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bertolak kembali ke Jakarta, tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menyempatkan meninjau mock up pesawat yang ada di asrama haji Makasar, dimana mock up ini baru 2 unit yang ada di Indonesia yang fungsinya adalah sebagai sarana utk sosialisasi dan praktik naik pesawat bagi calon jemaah haji agar mereka bisa memahami fasilitas dalam pesawat, mulai dari penggunaan sabuk pengaman, toilet, dan sholat selama penerbangan. (*)