Infoasatu.com, Jakarta – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) RI angkat bicara soal pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Menurut Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adlinsyah Malik Nasution (Choki), sabtu malam (15/2/2020) di Jakarta, bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengekseskusi, pasalnya kata Choki sapaan akrabnya, banyak hal yang perlu perhatian khusus.
“Menurut kami dari beberapa yang masih ditunda pelantikannya oleh Gubernur Sulsel perlu diberikan perhatian khusus agar dikaji ulang kemungkinan pelantikannya, ” kata Choki.
Pertimbangan dan perhatian khusus itu sebelum melakukan pelantikan kata Choki, bahwa kiranya melihat seperti apa tindak lanjut temuan hasil audit keuangan dibeberapa OPD di Provinsi Sulsel
“Kan adanya temuan-temuan hasil audit keuangan itu yang jadi pertimbangan. Artinya substansinya dulu, melantik pejabat itu seharusnya pokok persoalannya harus clear dulu bukan kemudian persoalan belum selesai kemudian melakukan pergantian pejabat, ” terang Choki.
Oleh karena itu KPK menghimbau agar kiranya Gubernur Sulsel harus memberikan perhatian khusus kepada sejumlah temuan audit keuangan disejumlah SKPDnya sebelum melakukan pelantikan pejabat.
“Kita tidak mau berganti pejabat tapi temuan hasil audit tidak jelas seperti apa tindak lanjutnya, ” kunci Choki.
