Loka karya Mini Pada Tingkat Kec.Bontoala Kota Makassar di duga tidak Transparan

Infoasatu.com, Makassar–Pelaksanaan Loka karya mini Tingkat Kecamatan Bontoala yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 Juli 2023 di aula Kantor Kecamatan yang di hadiri oleh Perwakilan BKKBN, Puskesmas Malimongan baru,Ketua PKK,Ketua LPM  Kelurahan Wajo baru,Kader Posyandu, dan Babinsa.

Agenda kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.13 Tahun 2021 tentang petunjuk tekhnis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Nasional,guna mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan dan Pemantauan Keluarga.

Acara Loka karya mini ini di buka oleh Bapak Sekcam Bontoala Manggala Putra,dalam pidatonya mengatakan bahwa penanganan  stunting  ditengah warga sangat perlu perhatian khusus, karena hal ini juga menyangkut asupan makanan serta gizi,pertumbuhan  anak.

“Kami berharap dengan Acara Loka Karya mini tingkat Kecamatan Bontoala dapat bermanfaat bagi masyarakat,tetapi yang mengherankan pelaksanaan acara  ini,diawali oleh Kel.Wajo baru padahal sepengetahuan kami,Kel.Wajo baru,angka stuntingnya nol”kata Manggala Putra.

Penjelasan kader posyandu ibu Nani salah seorang warga RW 06 Kelurahan Wajo baru,yang menjelaskan bahwa untuk lokasi Posyandu di Kelurahan Wajo baru sudah ada di enam RW.

Menanggapi penjelasan kader Posyandu Nani,Ketua LPM Wajo baru ingin meluruskan keterangan ibu Nani tersebut.

“Saya ini sebagai Ketua LPM di Kel.Wajo baru belum pernah saya melihat bangunan utuh Posyandu di Kel.Wajo baru,apalagi titik posnya ada di setiap RW, jadi tolong kader Nani jangan bicara asal ceplos”ujar CandraTom Ketua LPM

Maudy Safitri Widowaty,penyuluh Keluarga berencana Kota Makassar, menjelaskan bahwa terkait data stunting yang ada di Kec.Bontoala sesuai arahannya di dalam Loka karya tersebut,data stunting tidak boleh disebar luaskan karena bisa memicu permasalahan.

“Mengingat sasaran stunting itu ada empat kategori yakni,pasangan calon pengantin,ibu hamil, ibu nifas dan ibu yang memiliki baduta”ucap Maudy

Ketua LPM Wajo baru juga menanggapi penjelasan  Maudy Safitri Widowaty, Penyuluh Keluarga Berencana Kota Makassar yang menyampaikan bahwa data stunting tidak boleh di sebar luaskan.

“Mengingat pertemuan Loka Karya ini guna mengawasi dan mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga,seharusnya Penyuluh Keluarga Berencana Ibu Maudy Widowaty Safitri Transparan, terkait data” Tambah Ketua LPM. (Candra Tom)