Makassar Wakili Indonesia di Jaringan Kota Cerdas ASEAN
Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Makassar, Ismail Hajiali
Melaporkan dari Singapura
Infoasatu.com, Singapura – Indonesia telah memilih Kota Makassar menjadi satu dari tiga daerah di Indonesia yang masuk dalam Jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network (ASCN).
Pemilihan Kota Makassar bersama Jakarta dan Kabupaten Banyuwangi masuk ke jaringan tersebut dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada April 2018 lalu.
Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Kami ditunjuk mewakili kota Makassar sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk menghadiri workshop ASEAN Smartcities Governance di Singapura, Yang akan berlangsung selama 4 hari (22-25 Mei 2018).
Kota Makassar diberi kesempatan mengikuti sesi berbagi pengalaman pengembangan smart city bersama perwakilan kota pintar negara-negara ASEAN. Sebanyak 26 kota/daerah dari 10 negara ASEAN terlibat dalam forum yang dibuka langsung oleh Executive Director Centre for Liveable Cities Singapore sekaligus Chair ASEAN Smart Cities Network 2018, Khoo Teng Chye, tersebut.
Para delegasi akan mengikuti sesi sharing untuk mengeksplorasi potensi dan best practices dari masing-masing daerah.
Keterlibatan Kota Makassar di forum ASEAN adalah momen untuk mengembangkan jaringan sekaligus menambah referensi praktik inovasi dari belahan negara lain. Apalagi, forum ASEAN ini banyak menghadirkan pakar-pakar platform digital, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan internasional seperti dari World Bank, Alibaba, Grab, Ernst and Young, Huawei, UNESCAP, dan UNDP.
Tujuan ASCN adalah memperkuat program pengembangan kota pintar di masing-masing daerah terpilih. ASCN juga memfasilitasi semua program masing-masing daerah dengan mitra internasional untuk mendapatkan solusi terbaik.
Kota Makassar sendiri mengusung program Smart Home Care (Dottoro’ta) yang bisa melayani secara terintegrasi dengan layanan lainnya, seperti BPJS, Data Kependudukan, dan rekam medic. Jadi kita lebih menonjolkan bagaimana integrasi data masyarakat untuk mendorong perubahan layanan berbasis data based dari komponen yg terkait dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. (*)
