Infoasatu.com, Makassar – Gubernur Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin penertiban kendaraan dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (8/3/2025). Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efisien dan sesuai aturan serta menjaga aset milik negara.
Munafri didampingi oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Kepala Inspektorat Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan, dalam evaluasi kendaraan dinas tersebut. Munafri menekankan pentingnya penertiban kendaraan dinas untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat operasional pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. “Kendaraan ini dibeli dengan uang negara, jadi penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Munafri.
Dalam pemeriksaan tersebut, yang mencakup delapan OPD pertama, Munafri mengungkapkan bahwa ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa kendaraan dinas tercatat dimiliki oleh pejabat yang tidak berhak atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti adanya kendaraan dinas yang platnya tidak sesuai dengan aturan. “Di beberapa OPD, kendaraan dinas ini sudah mulai tercampur antara yang seharusnya hanya digunakan oleh satu orang, namun ada yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan plat hitam padahal seharusnya menggunakan plat merah,” tegas Munafri.
Munafri juga mengungkapkan bahwa di antara kendaraan dinas, ada yang sudah digunakan sejak lama, bahkan dari era pejabat sebelumnya, yang terus dipakai tanpa pengembalian. Hal ini menurutnya tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya efisien.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan kendaraan dinas, Munafri mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperkenalkan sistem sewa kendaraan dinas. Dengan sistem sewa ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menghindari beban belanja modal yang besar dan memberikan keleluasaan kepada pihak vendor untuk mengelola kendaraan secara lebih efisien. “Kedepannya kita akan mencoba sistem sewa ya, jadi sudah ada pihak vendor yang akan menarik sendiri setelah sewanya itu selesai dan kita juga kalau sewakan enggak berat,” jelas Munafri.
Selain itu, Munafri berencana memberikan identitas kendaraan kepada setiap OPD dengan menempelkan stiker kendaraan dinas pada setiap mobil agar mudah dikenali dan dipastikan kejelasan pemilikan serta penggunaannya. “Hari ini bukan hanya pemeriksaan tapi juga inspeksi dan supervisi, supaya kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada ini baik roda empat maupun roda dua dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan menambahkan bahwa penertiban kendaraan dinas hari ini merupakan hari pertama untuk delapan OPD. Penertiban kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua akan terus berlanjut hingga seluruh kendaraan dinas Pemkot Makassar terdata dengan baik. “Ini penertiban pertama, sebanyak delapan dinas, kita akan lanjut sampai semua kendaraan dinas selesai ditertibkan. Kami akan memastikan semua kendaraan dinas terdata dengan baik, dan tidak ada yang terselip atau disalah gunakan,” jelasnya. (*)
