Infoasatu.com, Jakarta – Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR hari ini, Rabu (08/05/19), sejumlah anggota parlemen mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) penyelenggaraan pemilu. Usulan tersebut didorong oleh anggota parpol yang merupakan pendukung Prabowo-Sandi.
Sebaliknya, anggota parpol yang mendukung Jokowi-Ma’ruf menolak pembentukan pansus. Johnny Gerard Plate, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem menyatakan, kegagalan, keberhasilan, capaian, kekurangan, kelemahan, dan hal-hal negatif dari pemilu, merupakan hasil dari legislasi primer yang dibuat parlemen bersama pemerintah.
“Kami dengan ini menyatakan secara tegas menolak pembentukan pansus sebelum proses perhitungan suara ini selesai dilaksanakan,” tuturnya.
Menurut Johnny, menjadi wajar dan masuk akal bila DPR menunggu, ikut mengawasi dengan tidak mengambil langkah-langkah politik yang merusak dan mengintervensi penghitungan suara yang tengah berlangsung.
Ia mengatakan, apapun hasilnya, hal yang baik perlu dipertimbangkan, sementara yang buruk perlu diperbaiki nanti. Menurutnya, menghakimi bahwa pemilu ini telah dilanggar atau terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, adalah keputusan yang sangat prematur.
“Oleh karena itu, kami minta sekali lagi untuk tidak melakukan langkah-langkah politik yang mengganggu kerja politik besar bangsa kita, melalui pemilu yang berlangsung,” katanya.
Mukhamad Misbakhun, Politikus Partai Golkar mengatakan, sampai saat ini penghitungan sedang berjalan. Ia menerangkan, Ramadan merupakan bulan baik bagi umat Islam untuk meredakan ketegangan yang dihasilkan dari proses panjang dalam pemilu.
“Satukan kembali komponen bangsa menjadi kekuatan yang menyatu. Pansus tidak perlu, kita serahkan nanti perubahan atas desain pemilu yang ada, Pemilu 2024 didesain dengan pelaksanaan seperti apa sehingga bisa dihindari jatuhnya korban,” tuturnya.
