PA 212 Minta Prabowo Pulangkan HRS, Gerindra: Ini Bukan Tugas Menhan!

Infoasatu.com, Jakarta – Usai mencuatnya nama Prabowo Subianto yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengemban posisi Menteri Pertahanan (Menhan), PA 212 meminta Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq. Juru bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin juga memberi target 100 untuk memulangkan imam besar FPI itu.

“Namun mungkin kami masih bisa berharap 100 hari ke depan PS (Prabowo Subianto) dan orang-orangnya (yang) bekerja, bisa menghasilkan apa yang kami perjuangkan agar ulama kami (yang ditangkap) semua di SP3, juga HRS bisa kembali, serta usut hilangnya nyawa para mujahid politik dari pemilu sampai demo mahasiswa dan pelajar kemarin,” kata Novel, Senin (21/10) lalu.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra menegaskan, pemulangan Habib Rizieq bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.

“Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait. Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi,” kata Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Rabu (23/10/2019).

“Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya. Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait. Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan,” sambungnya.

Riza meminta masyarakat untuk memahami tugas Prabowo saat ini, yakni menjalankan visi-misi Presiden Jokowi.

“Untuk itu, terhadap seluruh harapan permintaan masyarakat harus bisa memahami bahwa sekarang posisi Pak Prabowo adalah sebagai Menhan. Tentu sebagai Menhan beliau harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi-misi program presiden terpilih, yaitu program Pak Jokowi-Ma’ruf Amin. Dan tentu beliau tugasnya menjaga kedaulatan negara,” terangnya.

“Tapi kalau diminta menyampaikan, untuk memberi masukan, tentu itu sangat dimungkinkan. Jadi saya kira yakinlah apa yang nanti akan diputuskan dan diambil kebijakan pemerintah ke depan akan baik, termasuk dalam rangka rekonsiliasi ini,” lanjut Riza.