Infoasatu.com, Makassar – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempercepat penurunan kasus stunting kian serius. Melalui SK Wakil Wali Kota Makassar Nomor 470/747/DPPKB/VI/2022, Pemkot Makassar membentuk tim audit.
Mewakili Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar M Yasir mengikuti Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting (AKS) di Kantor Kecamatan Tamalate, Selasa (27/09).
M Yasir menyebutkan keberadaan tim audit kasus stunting penting sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan, juga sebagai deteksi dini, diagnosis, intervensi dini terhadap kasus stunting di Makassar.
Kata M Yasir, tim audit dibentuk sebagai tindaklanjut edaran Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dan Kota.
“Tim audit ini telah dibekali kertas kerja dalam melakukan analisis sesuai kebutuhan. Datanya digunakan untuk mendapatkan informasi dalam menjalankan fungsi pemeriksaan,” ujar M Yasir.
Ia menyebutkan hasil audit yang dilakukan tim di lapangan akan menjadi dasar menyusun kebijakan atau intervensi yang akan diterapkan nantinya.
“Temuan ini nanti dapat digunakan dalam menyusun laporan resiko kasus stunting untuk kebijakan lebih lanjut,” bebernya.
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment