Pemkot Makassar dan KPK Bersatu Kawal Keamanan Aset Daerah

Infoasatu.com, Makassar – Beberapa pekan lalu kembali gencar di lakukan sosialisasi kepada para camat se-kota Makassar untuk memberikan pemahaman dalam hal pendefenisian aset daerah. Para camat di berikan wawasan mengenai kriteria yang masuk dalam hal aset daerah pada sebuah lahan.

Merujuk dari beberapa pertemuan itu,Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suhaeb bersama Kajari Kota Makassar Dicky Rachmat Rahardjo menemui tim KPK RI di Gedung Merah Putih KPK Kamis,29 Agustus kemarin.

Dalam pertemuan yang turut di hadiri oleh Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kepala DPM PTSP Kota Makassar Andi Bukti ini membahas mengenai seluruh aset daerah kota Makassar yang bermasalah atau sedang dalam tahap sengketa.

Ada sekitar 26 aset daerah bermasalah, dan kesemuanya ini telah di berikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemerintah Kota Makssar ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Dari jumlah yang di laporkan,aset bermasalah tersebut di antaranya tanah eks kerung-kerung, terminal cargo, pasar terong, pasar butung, pasar cidu, pasar kampung baru, pulau kayangan, lapangan karebosi, TPU Sudiang, tanah untia, Perumahan Karyawan Manggala, serta bbrp PSU lainnya antara lain Gerhana Manggala, BTN Faisal, Kawasan Tanjung Bunga dan Perumahan Antang.

Kejari Makassar di hadapan tim KPK RI memaparkan hasil penanganannya dan masih akan tetap melanjutkan tugasnya agar aset ini bisa di selamatkan.

“Tadi sudah di laporkan ada 26 aset bermasalah yang ada di pemkot Makassar,dan berdasarkan SKK kami dari pihak Kejari telah melakukan penanganan dan masih berlanjut hingga hari ini”,ungkap Dicky.

Tindak lanjut dari upaya tersebut sudah bisa terlihat Jum’at (30/8/2019) dimana rencananya akan di laksanakan penyerahan PSU Gerhana Alaudin kepada Pemerintah Kota Makassar.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suaeb di sela-sela pertemuan tersebut mengatakan akan terus memantau di lapangan bersama pihak terkait agar kasus ini bisa segera di selesaikan.

“Jika aset ini tidak di tindaki tegas coba bayangkan berapa kerugian yang harus di dapatkan.Olehnya itu pemerintah kota Makassar akan selalu bersinergi dengan jajaran di bawah di bantu dengan kejari Makassar melalui SKK akan mengusut tuntas hingga aset daerah bisa di ambil alih kembali dan di amankan dalam catatan badan arsip daerah”,pungkas Iqbal.

Melihat upaya pemerintah kota Makassar dan kejati,KPK RI memberikan apresiasinya dan berjanji akan senantiasa mengawal kasus ini.

KPK RI juga merekomendasikan agar Pemkot Makassar memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengamanan aset, serta menghimbau masyarakat juga pengembang perumahan agar senantiasa mendukung program pengamanan aset Pemkot Makassar.(*)