Pengamat Pemerintahan Unhas Bantah Sebut Sekprov Sulsel Tidak Paham Administrasi Pemerintahan
*Klarifikasi Pemberitaan yang Beredar di Media
Infoasatu.com, Makassar – Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Dr Andi Lukman Irwan memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa pernyataan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani tidak kompeten dalam urusan tata administrasi pemerintahan. Lukman membantah telah memberikan pernyataan tersebut ke media.
“Jadi saya sudah klarifikasi bahwa di beberapa pernyataan saya sama sekali tidak pernah diwawancarai oleh media-media tersebut,” kata Lukman, Jumat (12/7).
BERITA TERKAIT: Pengamat: Sekprov Tidak Becus Karena Pengangkatannya Sarat KKN
Terkait hal ini, sejumlah media telah menurunkan berita yang sempat dinaikkan. Meski demikian, Lukman merasa tetap perlu melakukan klarifikasi.
Menurut Lukman, Ia memang pernah mengomentari dan memberikan tanggapan saat diwawancara salah satu media yang kemudian menyampaikan bahwa Sekprov tidak memahami kemudian mengapa munculnya SK dari Wagub.
“Sekprov tidak memahami kemudian mengapa munculnya SK, hanya itu, tidak memahami. Lalu kemudian ada informasi proses pengangkatan dan pemilihan Sekda itu tidak pernah ada wawancara terkait hal itu, dan saya kira tidak ada hubunganya,” sebutnya.
Yang dimaksud Lukman, bahwa saat itu, Abdul Hayat Gani belum menjabat. Sehingga Lukman memberikan tanggapan tidak memahami munculnya SK yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
Sementara itu, terkait statement pengangkatan Sekda yang dinilai sarat KKN, Lukman juga memberikan tanggapan, bahwa pemilihan tersebut sudah menjadi domain kewenangan Gubernur dan Presiden dengan pertimbangan tertentu.
“Saya kira itu sudah jadi kewenangan sesuai regulasi bahwa Gubernur mengusulkan nama dan Presiden sebagai pihak yang memilih dari tiga nama yang disodorkan oleh Gubernur, saya kira tidak lagi berada pada ranah itu untuk berdebat,” ujarnya.
Pemilihan ini sudah mempertimbangkan berbagai hal termasuk senioritas, penahaman tentang konteks kesulawesi-selatanan yang harus dihormati. (*)
