Peran Chief Information Officer (CIO) di sebuah lembaga pemerintahan

Infoasatu.com, Makassar – Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan intensitas penggunaannya di instansi pemerintah terus meningkat. Salah satu komponen proses TIK yang cukup penting adalah pengelolaan perencanaan sistem TIK, jika pengelolaannya baik maka perencanaan sistem TIKnya juga akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap penggunanya. Pengelolaan sumber daya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lembaga pemerintahan, sudah semakin kompleks karena tuntutan akan layanan yang cepat, tepat, transparan dan maksimal kepada masyarakat. Peran TIK saat ini bukan lagi sebagai pelengkap (enabler) tetapi sudah menjadi kebutuhan dan pengungkit (driven) bagi kemajuan dalam pekerjaan dan pelayanan pemerintahan.

Peran Chief Information Officer (CIO) di sebuah lembaga pemerintahan semakin penting dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan strategi pelayanan dengan TIK untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan daya saing dari penerapan TIK. Para pimpinan/pejabat mengandalkan para CIO untuk merubah data menjadi informasi yang bermanfaat, merubah informasi menjadi pengetahuan, dan merubah pengetahuan menjadi keputusan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik.

Mendukung perkembangan e-Government di Pemerintahan khususnya di Kota Makassar, pemerintah kota dituntut membenahi kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan yang tepat dan kuat. Langkah awalnya adalah menyusun standarisasi kedudukan GCIO dalam pemerintahan, hal ini diwujudkan dengan mengindentifikasi peran-peran kunci GCIO, sehingga didapat peran umum GCIO dalam pemerintahan, peran ini kemudian dituangkan kedalam model kedudukan yang tepat untuk menjalankan peran dalam pengambilan kebijakan.

Model kedudukan ini perlu dibuat perjenjangan level. Masing-masing dari jenjang GCIO tersebut diberikan beberapa opsi bentuk kedudukannya, dengan perbandingan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi, sehingga dapat menjadi pertimbangan, rekomendasi dan dipacu dalam upaya memberikan kewenangangan yang lebih kuat bagi GCIO dalam melaksanakan perannya, sebagai salah satu solusi memajukan e-Government dari segi dimensi kelembagaan. (rls)