Persilahkan PD Hengkang dari Koalisi, Andre: Apalagi Mau Mengejar Kekuasaan!

Infoasatu.com, Jakarta – Menanggapi beberapa kader Partai Demokrat (PD) yang memberikan pernyataan namun terkesan memojokkan BPN Prabowo-Sandi, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, mempersilahkan bila PD ingin keluar dari Koalisi Adil Makmur. Jubir BPN itu juga menyebut, tak ada paksaan untuk PD bertahan dalam koalisi.

“Kalau misalnya seandainya teman-teman ingin keluar itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsip nya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi,” kata Andre, Selasa (07/05/19).

Ia mengatakan, PD boleh hengkang sekarang tanpa menunggu hasil perhitungan resmi selesai. Menurutnya, tak masalah bila PD ingin bergabung ke barisan istana.

“Kalau sudah mendapatkan tawaran seandainya dapat tawaran kenapa nunggu tanggal 22 begitu loh, ambil saja sekarang, yang penting etika politik dipakai, anda datang tampak muka, pulang tampak punggung begitu,” ujar Andre.

“Kenapa harus tunggu tanggal 22 menang kalah, kalau menteri apalagi mau mengejar kekuasaan karena sudah dapat tawaran dari Pak Jokowi,” lanjutnya.

Enggan menilai manuver politik Demokrat, Andre menegaskan, kepentingan BPN saat ini ialah mengawal C1 dan suara pemilu 2019.

“Itu fokus kami, bukan komentar individu atau kader koalisi, kalau ingin berkomentar bicara ayo di forum internal bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri ‘kontrak’ dengan koalisi Adil Makmur jika paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menang nantinya.

“Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tetapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir, karena pilpres berakhir,” ujarnya, Senin (6/5).

Ferdinand menegaskan, partai memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.