Plt Wali Kota di Kota Makassar Lantik 116 Pejabat

Infoasatu.com, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI, melantik 116 pejabat lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Jumat, 20 April 2017.

Hal tersebut berdasad pada SK Wali Kota Makassar Nomor 821.23.22 – 2018 tertanggal 20 April 2018, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat. hadir pula diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah (BKPSDMD) Andi Baso Amiruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andi Hadijah Iriani, Kepala Dinas Perhubung.an Mario Said, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rahman Bando, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nielma Palamba, dan Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim.

Sebanyak 116 pejabat yang dilantik, 30 diantaranya menempati jabatan eselon IV a, 47 Pejabat Eselon IV b, 8 menduduki jabatan Eselon III, 4 Lurah, 13 Kepala Sekolah dan 5 Dinas Dukcapil. mengisi posisi jabatan administrasi, pengawas dan lurah.

Selain itu Deng Ical juga melantik pejabat fungsional pamong belajar sebagai kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berbentuk satuan pendidikan sebanyak 9 orang.

Menurut deng ical, pelantikan dilakukan setelah berkonsultasi dan mengantongi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengisian jabatan lowong yang tujuannya mengantisipasi potensi terjadinya stagnasi dalam tubuh birokrasi di pemerintahan kota Makassar.

“Memiliki makna simbolik dari pelantikan ini. yang menandakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar telah diamanahkan kepada pejabat yang dilantik,”Ujar Deng Ical sapaan Plt Wali Kota Makassar Dr. Syamsu Rizal.

Lanjut kata Deng Ical, pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi sebagai pelayan masyarakat. Mereka yang dilantik hari ini telah melalui serangkaian proses panjang dan memenuhi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak yang baik berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh penjabat sekertaris daerah untuk mengisi jabatan yang lowong. (*)