Infoasatu.com, Makassar – Atas tuduhan kasus penganiayaan, Habib Bahar bin Smith tampak tidak terima saat dijadikan tersangka. Ia merasa ada ketidakadilan atas hukuman tersebut, bahkan menduga Presiden Joko Widodo ada dibalik itu semua dan melayangkan beberapa ancaman.
Sidang lanjutan kasus penganiayaan tersebut di Gedung Arsip dan Perpustakaan Jalan Seram, Kota Bandung, Rabu (14/3/2019). Saat melangkah meninggalkan ruangan, Bahas Smith sempat melayangkan beberapa ancaman yang ditujukan pada Jokowi.
“Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar!” ancam Bahar.
Bahar merasa kasus yang saat ini dialaminya tidak adil. Sambil di kawal pihak kepolisian, Bahar Smith tampak diam sejenak, kemudian berucap lagi dengan ancaman yang tak kalah tajam. Bahar menyebut akan melakukan sesuatu jika dirinya sudah bebas.
“Ketidakadilan hukum, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah saya,” lanjutnya.
Habib Bahar sendiri didakwa melakukan penganiayaan terhadap dua remaja. Dakwaan jaksa telah menguraikan detail aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar dan ia pun terancam pasal berlapis.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendoakan Bahar segera mendapatkan hidayah.
“Kita doakan semoga Habib Bahar mendapat hidayah Allah SWT berupa hikmah kesantunan bicara dan perilaku,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani.
Arsul mengingatkan Bahar agar hati-hati berbicara. Politikus PPP itu mengatakan Bahar bisa terjerat kasus hukum lain jika tidak bisa menjaga lisan.
“Sebagai sesama warga bangsa kita perlu mengingatkan dia juga bahwa dia hidup di negara hukum, di mana perilaku dan ucapan juga ada turan hukumnya, sehingga kegagalan menjaga perilaku dan ucapannya bisa membawanya terjerembab masalah hukum yang lain,” tambah Arsul.
Sedangkan Moeldoko, mantan Panglima TNI juga ikut berkomentar, menurutnya Jokowi tidak pernah ikut campur dalam proses hukum yang dihadapi Habib Bahar. Ia menganggap pernyataan Bahar tidak tepat ditujukan pada Jokowi.
“Saya pikir itu tidak tepat bahwa seolah-olah presiden yang melakukan law enforcement, itu perlu belajar lagi itu Smith itu,” tegas Moeldoko usai mendampingi presiden di Pangkalpinang.
Dia menambahkan, bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani. Menurutnya presiden sama sekali tidak pernah mengintervensi persoalan-persoalan hukum.
“Jadi kalau seolah-olah dituduhkan karena Pak Jokowi, ini salah sasaran, salah alamat itu. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adalah ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum,” tambah Moeldoko.(*)
Infoasatu.com,Makassar--Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menutup kegiatan Penataran Wasit…
Infoasatu.com,Makassar- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Barombong tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar selama libur Natal…
Infoasatu.com,Makassar--Usai melakukan rapat kordinasi langsung bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK),…
Infoasatu.com,Makassar--Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh…
Infoasatu.com,Makassar--Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar…
Infoasatu.com,Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi telah menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setelah menyelesaikan…
Leave a Comment